Pinasti, Gusti Akbar (2018) Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap Pembangunan Industri PT Mayora di Kabupaten Pandelang (Analisis PERDA Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah). Diploma atau S1 thesis, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

	Teks (COVER) 1. cover ok.docx Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (722kB)
	Teks (ABSTRAK) 3. abstrak.docx Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (16kB)
	Teks (BAB I) BAB I real.docx Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (46kB)
	Teks (BAB II) BAB II.docx Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (41kB)
	Teks (BAB III) BAB III.docx Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (64kB)
	Teks (BAB IV) BAB IV..docx Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (50kB)
	Teks (BAB V) BAB V..docx Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (24kB)
	Teks (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA..docx Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (27kB)

Abstrak

Lahirnya Undang-Undang yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah Memberikan Kewenangan kepada Pemerintah Daerah dalam mewujudkan daerah yang sejahtera, kewenangan Pemerintah Daerah disebutkan dalam Undang-Undang No 22 Tahun 1999 kewenangan Pemerintah Daerah dapat berupa keputusan-keputusan dan kebijakan dalam mengatur daerahnya. Saat ini banyak kebijakan-kebijakan pemerintah yang dikeluarkan baik dalam segi pembangunan maupun dalam pelayanan. Atas kewenangan-kewenagan inilah perlu diawasi keluarnya kebijakan daerah jangan sampai keluar dari aturan-aturan dasar yang berlaku serta norma-norma agama yang terdapat dalam ajaran Islam. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan pemerintah daerah terhadap proses pembangunan industri PT.Mayora dalam Perda No 3 Tahun 2011?, dan bagaimana kebijakan pemerintah daerah dalam perspektif Hukum Islam?. Tujuan penelitian dari skripsi ini adalah 1) Untuk mengetahui kebijakan pemerintah daerah terhadap proses pembangunan industri PT.Mayora menurut Perda No 3 Tahun 2011. 2) Untuk mengetahui kebijakan pemerintah daerah dalam perspektif Hukum Islam. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kualitatif berupa Deskriptif Analitik yaitu suatu penelitian yang memaparkan materi-materi pembahasan secara sistematis untuk kemudian dianalisis guna memperoleh hasil yang dipertanggungjawabkan, adapun teknik pengumpulan data berupa field research (studi lapangan) dengan teknik wawancara kepada instansi terkait, pengamatan lapangan, dan studi kepustakaan sedangkan pengolahan data digunakan analisis data (content analisis) dengan cara menganalisis data dan menginterprestasikan data dari maksud dan tujuan terkandung dalam data-data hasil penelitian lapangan. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertama kebijakan pemerintah daerah terhadap proses pembangunan industri PT.Mayora hanya berdasarkan Pasal 42 pada Perda No 3 Tahun 2011, kedua keluarnya kebijakan pemerintah daerah dalam pembangunan Industri PT.Mayora tidak memperdulikan sumber-sumber air yang terdapat dilokasi pembangunan pabrik sehingga tindakan pemerintah daerah dalam perspektif Hukum Islam merupakan tindakan yang menunjukan kepada tindakan merusak lingkungan.

Tipe Item/Data:	Skripsi/Tesis/Disertasi (Diploma atau S1)
Subjek:	300 Ilmu Sosial, Sosiologi & Antropologi > 340 Hukum
Divisi:	Fakultas Syari'ah > Hukum Tata Negara
User Penyetor:	S.IIP AINUN NAJAH
Tanggal Disetorkan:	24 Jul 2018 08:28
Perubahan Terakhir:	15 Mar 2024 06:51
URI:	http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/2267

Actions (login required)

Lihat Item