Mailani, Wilda Ade (2022) Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Prinsip-prinsip Good Governance dalam Pelayanan Masyarakat Menurut UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Diploma atau S1 thesis, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
Abstrak
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penyelenggaraan pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat sejalan dengan UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Dengan adanya era globalisasi tuntutan akan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah suatu keniscayaan seiring meningkatnya pengetahuan masyarakat, kepemerintahan yang baik dalam konteksnya merupakan suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani, dan swasta. Perumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana implementasi prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan publik menurut Undang-Undang No.25 Tahun 2009 ?, bagaimana tinjauan fiqih siyasah terhadap implementasi prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan publik ?. Tujuan penelitian dari skripsi ini adalah: 1) Untuk mengetahui implementasi prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan publik menurut Undang-Undang No.25 Tahun 2009, 2) Untuk mengetahui tinjauan fiqih siyasah terhadap implementasi prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan publik. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif yaitu metode penelitian ini secara umum membahas secara rinci langkah-langkah yang akan ditempuh dalam melakukan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah deskriptif literal yaitu suatu objek (termasuk suatu pemikiran) untuk diteliti melalui telaah literatur dalam memberikan deskripsi secara konseptual. Sedangkan jenis penelitiannya menggunakan jenis penelitian kepustakaan yang dikumpulkan dari beberapa tulisan baik dalam bentuk buku, jurnal, artikel, dan sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti dan disajikan dalam penulisan ini. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 1). Prinsip-prinsip good governance yang ada pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yaitu pada pasal 4, diantaranya Kepentingan Umum, Kepastian Hukum, Kesamaan Hak, Keseimbangan Hak dan Kewajiban, Keprefosionalan, Partisipatif, Persamaan Hak/Tidak Diskriminatif, Fasilitas dan Perlakuan Khusus bagi Kelompok rentan, Akuntabilitas, Keterbukaan, Ketepatan Waktu, serta Kecepatan, Kemudahan dan Keterjangkauan. 2). Dalam kajian fiqh siyasah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dan para birokrasi yang menjadi penyelenggara pelayanan tersebut haruslah bersifat transparan dan terbuka kepada masyarakat terkait permasalahan apapun yang tidak berhubungan dengan pengubahan pergantian hukum dalam undang-undang dasar negara. Good governance adalah persoalan fiqh siyasah karena good governance adalah masalah ijtihady yang implementasinya diserahkan kepada pihak pemerintah untuk mengambil kebijakan sekalipun tidak berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis, seperti transparan, akuntabilitas, efektiv dan efisien, serta penegakkan hukum, supaya masyarakat dapat merasakan kehidupan yang lebih baik, baik pemerintah maupun masyarakat selalu bekerja sama dalam menciptakan suasana kondusif, memberikan rasa aman dan nyaman, serta jauh dari kegaduhan. Telah ditetapkan oleh ajaran Islam supaya prinsip yang diajarkan oleh good governance sejalan dengan ajaran Islam dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.
| Tipe Item/Data: | Skripsi/Tesis/Disertasi (Diploma atau S1) |
|---|---|
| Subjek: | 300 Ilmu Sosial, Sosiologi & Antropologi > 340 Hukum |
| Divisi: | Fakultas Syari'ah > Hukum Tata Negara |
| User Penyetor: | M.Pd artina Subhan |
| Tanggal Disetorkan: | 15 Mar 2022 08:39 |
| Perubahan Terakhir: | 25 Mar 2024 02:59 |
| URI: | http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/8214 |
Actions (login required)
 |
Lihat Item |