Nurfajar, Faisal (2025) Akibat Hukum Pembatalan Hibah yang Tidak Dicatatkan (Studi Komparasi Analisis Hukum BW dan KHI). Diploma atau S1 thesis, UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten.

	Teks S_HKI_181110141_Cover.pdf Download (272kB)
	Teks S_HKI_181110141_Lampiran Depan.pdf Download (530kB)
	Teks S_HKI_181110141_Bab I.pdf Download (322kB)
	Teks S_HKI_181110141_Bab II.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (437kB)
	Teks S_HKI_181110141_Bab III.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (390kB)
	Teks S_HKI_181110141_Bab IV.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (226kB)
	Teks S_HKI_181110141_Bab V.pdf Download (88kB)
	Teks S_HKI_181110141_Daftar Pustaka.pdf Download (235kB)

Abstrak

Hibah merupakan perbuatan hukum yang memberikan suatu hak milik secara cuma-cuma dari seseorang kepada orang lain pada saat pemberi hibah masih hidup. Meskipun sering dianggap sederhana, hibah yang tidak dicatatkan dapat menimbulkan berbagai permasalahan hukum, terutama terkait pembatalannya. Pembatalan hibah yang tidak dicatatkan memiliki konsekuensi hukum yang berbeda dalam sistem Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek/BW) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis perbandingan akibat hukum pembatalan hibah yang tidak dicatatkan antara kedua sistem hukum tersebut. Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1). Bagaimana akibat Hukum Pembatalan Hibah yang tidak dicatatkan sesuai dengan analisis Hukum BW dan KHI? 2). Bagaimana persamaan dan perbedaan analisis Hukum BW dan KHI mengenai Hukum Pembatalan Hibah? Tujuan penelitian ini: 1). Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum pembatalan hibah yang tidak dicatatkan sesuai dengan analisis Hukum BW dan KHI, 2). Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan analisis Hukum BW dan KHI mengenai Hukum Pembatalan Hibah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan komparatif, yang bertujuan untuk memahami aspek-aspek hukum yang mengatur pembatalan hibah yang tidak dicatatkan. Data diperoleh melalui studi literatur dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BW dan KHI sama-sama mengakui keabsahan hibah meskipun tidak dicatatkan, namun memiliki perbedaan signifikan dalam hal syarat pembatalannya. BW memberikan ruang lebih luas untuk pembatalan hibah, termasuk alasan seperti ingratitude (ketidakberterimakasihan), pelanggaran syarat hibah, dan pencabutan atas dasar kepentingan hukum. Sebaliknya, KHI lebih fokus pada hubungan kekeluargaan, terutama antara orang tua dan anak, dengan batasan yang lebih ketat dalam pembatalan hibah untuk melindungi hak hak keluarga. Kesimpulannya, meskipun kedua sistem hukum mengakui keabsahan hibah yang tidak dicatatkan, BW cenderung lebih ketat dalam mengatur pembatalannya, sementara KHI lebih menekankan pada aspek moral dan keadilan dalam hubungan kekeluargaan. Untuk menghindari sengketa, disarankan agar hibah dicatatkan secara resmi untuk memastikan kepastian hukum bagi para pihak.

Tipe Item/Data:	Skripsi/Tesis/Disertasi (Diploma atau S1)
Kata Kunci (keywords):	Hibah, burgerlijk wetboek, kompilasi hukum Islam
Subjek:	2x4 Fiqh > 2x4.25 Pemberian > 2x4.254 Hibah
Divisi:	Fakultas Syari'ah > Hukum Keluarga Islam
User Penyetor:	S.S.I FN H
Tanggal Disetorkan:	12 Aug 2025 08:22
Perubahan Terakhir:	12 Aug 2025 08:22
URI:	http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/17312

Actions (login required)

Lihat Item