Sari, Putri Puspita (2024) Peran Disnaker Terhadap Praktik Pembayaran Upah di Bawah Ketentuan UMR dan UMK di PT Kota Cilegon (Analisis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Siyasah Syar’iyyah). Diploma atau S1 thesis, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Pra Tinjau	Teks S_HTN_201120034_COVER.pdf Download (224kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks S_HTN_201120034_LAMPIRAN DEPAN.pdf Download (528kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks S_HTN_201120034_BAB I.pdf Download (574kB) | Pra Tinjau
	Teks S_HTN_201120034_BAB II.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (586kB)
	Teks S_HTN_201120034_BAB III.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (427kB)
	Teks S_HTN_201120034_BAB IV.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (589kB)
Pra Tinjau	Teks S_HTN_201120034_BAB V.pdf Download (155kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks S_HTN_201120034_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (355kB) | Pra Tinjau

Abstrak

Praktik pembayaran upah di bawah ketentuan Upah Minimum Regional (UMR) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) merupakan isu yang penting dalam dunia ketenagakerjaan. Salah satunya Kota Cilegon. Praktik semacam ini berdampak serius pada kesejahteraan pekerja, meningkatkan ketidaksetaraan ekonomi, memperburuk kondisi sosial dan melanggar ketentuan hukum yang terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana Praktik Pembayaran Upah di PT Kota Cilegon? 2) Bagaimana Peran Disnaker Terhadap Pembayaran Upah di PT Kota Cilegon? 3) Bagaimana Analisis Peran Disnaker Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Siyasah Syar’iyyah? Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui praktik pembayaran upah di PT Kota Cilegon seperti apa dan bagaimana. 2) Untuk mengetahui Peran Disnaker dalam tugas-tugasnya terhadap praktik pembayaran upah di PT Kota Cilegon. 3) Untuk menganalisis peran Disnaker terhadap undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Siyasah Syar’iyyah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research). Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif. Metode Pendekatan yang digunakan yaitu metode yuridis-empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu: Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas perusahaan 75% mematuhi hukum yang berlaku, tapi sekitar 25% tidak. Faktor-faktor seperti sistem pengupahan dipengaruhi oleh kondisi perusahaan dan keterampilan tenaga kerja. Peran Disnaker penting dalam melindungi hak-hak pekerja dan memastikan perusahaan mematuhi aturan, serta mengurangi pembayaran upah di bawah standar. Perselisihan sering diselesaikan melalui musyawarah, namun perusahaan yang melanggar bisa dikenai sanksi. Peran Disnaker terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Siyasah Syar'iyyah yaitu menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, pembinaan, dan melakukan penindakan. Serta dalam Islam, pengawasan dilakukan untuk memastikan keadilan, termasuk dalam penerimaan upah sesuai prinsip-prinsip Al-Qur'an, untuk menciptakan masyarakat yang adil.

Tipe Item/Data:	Skripsi/Tesis/Disertasi (Diploma atau S1)
Kata Kunci (keywords):	Ketenagakerjaan, Upah, UMR dan UMK, Peran Disnaker, Siyasah Syar’iyyah
Subjek:	300 Ilmu Sosial, Sosiologi & Antropologi > 330 Ekonomi > 339 Ekonomi Makro & topik terkait > 339.2 Distribusi Pendapatan dan Kekayaan
Divisi:	Fakultas Syari'ah > Hukum Tata Negara
User Penyetor:	S.E. Amelia Nurazizah Wijaya
Tanggal Disetorkan:	10 Jul 2024 07:57
Perubahan Terakhir:	22 Jul 2024 07:04
URI:	http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/14852

Actions (login required)

Lihat Item