Pramayanti, Nopi (2023) Tinjauan Hukum Tata Negara (HTN) Indonesia tentang Kedudukan Wazir Menurut Pandangan Imam Al-Mawardi. Diploma atau S1 thesis, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Pra Tinjau	Teks S_HTN_181120032_Cover.pdf Download (171kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks S_HTN_181120032_Lampiran Depan.pdf Download (696kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks S_HTN_181120032_Bab I.pdf Download (341kB) | Pra Tinjau
	Teks S_HTN_181120032_Bab II.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (333kB)
	Teks S_HTN_181120032_Bab III.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (316kB)
	Teks S_HTN_181120032_Bab IV.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (250kB)
Pra Tinjau	Teks S_HTN_181120032_Bab V.pdf Download (89kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks S_HTN_181120032_Daftar Pustaka.pdf Download (226kB) | Pra Tinjau

Abstrak

Wazir adalah pembantu kepala negara (khalifah atau raja) dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dikarenakan kepala negara tidak mampu atau bisa melaksanakan keseluruhan tugas atau urusan politik negara dengan sendirinya tanpa adanya tangan kanan yang membantunya dalam melaksanakan urusan negara, maka dengan demikian kepala negara memiliki seorang pembantu tenaga dan pikirannya yaitu wazir. Wazir dalam pemerintahan berperan penting karena dalam melaksanakan tugasnya dipercaya dalam menangani sebuah persoalan dibagian tugasnya masing-masing sehingga persoalan dalam sebuah negara bisa terkendalikan berkat adanya wazir. Di Indonesia sendiri presiden tidak bisa melaksanakan kewenangannya sendiri melainkan membutuhkan bantuan para menteri negara. Di Indonesia sendiri kementerian telah diatur secara tegas dalam UUD Negara Republik Indonesia pada Pasal 17 yang menyatakan bahwa: 1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. 2) Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. 3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintah. 4) Pembentukan, pengubahan dan pembubaran kementerian negara diataur dalam undang-undang. Rumusan masalah yang hendak diteliti dalam penulisan ini adalah 1. Bagaimana kedudukan wazir dalam sisitem kekuasaan eksekutif perspektif imam al-Mawardi. Dan 2. Bagaimana relevansi konsep wazir al-Mawardi dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah 1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan wazir dalam sistem kekuasaan eksekutif perspektif imam al-Mawardi. 2. Untuk mengetahui bagaimana relevansi konsep wazir al-Mawardi dalam sistem pemerintahan Indonesia. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode pustaka (Library Research) dengan menggunakan pendekatan yuridis normative adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Kemudian data yang diperoleh atau terkumpul terus diolah melalui proses editing data sehingga menjadi bentuk karya ilmiah yang baik. Sedangakan analisi data dengan menggunakan analisis secara kualitatif. Dengan menggunakan metode induktif. Hasil penelitian yang didapat, menurut imam al-Mawardi memandang wazir sebagai pembantu imam atau Khalifah dalam menajalankan roda pemerintahan dalam negara berdasarkan bidang dan tugasnya masing-masing. Karena pada dasarnya khalifah atau imam tidak bisa melaksanakan urusan pemerintahan dengan tangan sendiri melainkan membutuhkan tenaga dan pikiran seorang wazir. Ditinjau dari Hukum Tata Negara kedudukan menteri hanyalah seorang pembantu dari pada presiden sebagaimana dalam negara Indonesia ini menganut sistem pemerintahan presidensial yang mana kepala negara dan pemerintahannya dipegang atau dipimpin oleh presiden. Dengan demikian kedudukan menteri hanya sebatas menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh presiden dalam menjalankan segala tugas dan urusan-urusan negara. Dengan demikian konsep wazir menurut imam al-Mawardi yang relevan di Indonesia adalah konsep wazir tanfidzy yang mana di Indonesia sendiri menteri sekedar menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh presiden dan tidak bisa melaksanakan ide atau ijtihadnya sendiri melainkan bergantung dengan keputusan dan perintah kepala negara atau presiden.

Tipe Item/Data:	Skripsi/Tesis/Disertasi (Diploma atau S1)
Kata Kunci (keywords):	Kementerian, Wizarah, Imam Al Mawardi, Relevansi Wazir
Subjek:	2x6 Sosial Budaya Islam > 2x6.1 Masyarakat Islam
Divisi:	Fakultas Syari'ah > Hukum Tata Negara
User Penyetor:	S.S.I Fadhilah Nurinsani Hidayat
Tanggal Disetorkan:	04 Okt 2023 06:48
Perubahan Terakhir:	25 Mar 2024 03:21
URI:	http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/13389

Actions (login required)

Lihat Item