Demokrasi Partisipatoris dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Serang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penataan dan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kota Serang (Studi Kasus DPD APKLI)

Khoirunisa, Khoirunisa (2021) Demokrasi Partisipatoris dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Serang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penataan dan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kota Serang (Studi Kasus DPD APKLI). Diploma atau S1 thesis, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

[img]
Pra Tinjau
Teks (COVER)
1 COVER.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.

Download (303kB) | Pra Tinjau
[img]
Pra Tinjau
Teks (LAMPIRAN DEPAN)
2 LAMPIRAN DEPAN.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

Download (860kB) | Pra Tinjau
[img]
Pra Tinjau
Teks (BAB I)
BAB I.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

Download (818kB) | Pra Tinjau
[img] Teks (BAB II)
BAB II.pdf
Restricted to Hanya staf repositori
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

Download (730kB)
[img]
Pra Tinjau
Teks (BAB III)
BAB III.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

Download (565kB) | Pra Tinjau
[img] Teks (BAB IV)
BAB IV.pdf
Restricted to Hanya staf repositori
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

Download (600kB)
[img]
Pra Tinjau
Teks (BAB V)
BAB V.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

Download (427kB) | Pra Tinjau
[img]
Pra Tinjau
Teks (DAFTAR PUSTAKA)
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

Download (647kB) | Pra Tinjau

Abstrak

Salah satu kelemahan yang paling mendasar pada masa reformasi adalah lemahnya pada sektor hukum. Berdasarkan hal tersebut melihat dari sisi kenyataan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara banyak sekali permasalahan krusial yang terjadi utamanya mengenai masih banyaknya aturan-aturan yang dibuat tidak mengakomodasi aspirasi rakyat dan tidak representatif terhadap kepentingan rakyat. Dalam rangka mencapai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pemerintah dapat mempunyai kewenangan membuat kebijakan dalam rangka memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat. Pengambilan kebijakan ini tentunya akan lebih dapat mengakomodir aspirasi masyarakat, karena adanya otonomi daerah semakin mendekatkan jarak antara pengambil keputusan dengan masyarakat. Perumusan dari penelitian ini adalah bagaimana Mekanisme Pembentukan Kebijakan Peraturan Daerah di Kota Serang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima?, bagaimana partisipasi politik DPD APKLI dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima?, bagaimana partisipasi politik DPD APKLI dalam proses pembentukan Peraturan Daerah menurut siyasah sariyyah? Tujuan dari penelitian ini adalah: 1.) Untuk mengetahui mekanisme pembentukan kebijakan Peraturan Daerah di Kota Serang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, 2.) Untuk mengetahui, menelaah dan menganalisis mengenai pelaksanaan partisipasi politik DPD APKLI dalam pembentukan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, 3.) untuk mengetahui partisipasi politik DPD APKLI dalam proses pembentukan Peraturan Daerah menurut Siyasah Sariyyah. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu sebuah metode yang memfokuskan sudut pandang partisipasi politik secara deskriptif. Menggunakan jenis penelitian yang bersifat penelitian empiris yaitu menggunakan logika deduktif yang berarti kebenaran hasil penelitian hanya berlaku untuk lokasi tertentu saja. Dan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi sebagai sumber penelitian hukum untuk memecahkan permasalahan yang di teliti Kesimpulan dari penelitian ini adalah tahapan atau proses pembentukan Peraturan Daerah kota serang adalah sebagai berikut: tahap Perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, Penomoran, Pengundangan dan Autentifikasi, Klarifikasi, Penyebarluasan. Bentuk partisipasi politik pembentukan Perda Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL diwakilkan oleh kelompok sosial yakni LSM salah satunya yaitu DPD APKLI.

Tipe Item/Data: Skripsi/Tesis/Disertasi (Diploma atau S1)
Subjek: 300 Ilmu Sosial, Sosiologi & Antropologi > 340 Hukum
Divisi: Fakultas Syari'ah > Hukum Tata Negara
User Penyetor: Diah Sadjidin
Tanggal Disetorkan: 09 Nov 2021 05:52
Perubahan Terakhir: 20 Mar 2024 04:36
URI: http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/7394

Actions (login required)

Lihat Item Lihat Item

      is powered by EPrints 3 which is developed by the Islamic Institutional Repository UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. More information and software credits.