Undiyanti, Indri (2025) Implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dalam Sistem Good Governance (Studi Kasus di Kelurahan Pager Agung Kota Serang). Diploma atau S1 thesis, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

	Teks S_HTN_211120036_Cover.pdf Download (112kB)
	Teks S_HTN_211120036_Lampiran Depan.pdf Download (969kB)
	Teks S_HTN_211120036_Bab I.pdf Download (455kB)
	Teks S_HTN_211120036_Bab II.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (351kB)
	Teks S_HTN_211120036_Bab III.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (347kB)
	Teks S_HTN_211120036_Bab IV.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (425kB)
	Teks S_HTN_211120036_Bab V.pdf Download (157kB)
	Teks S_HTN_211120036_Daftar Pustaka.pdf Download (170kB)

Abstrak

Pelayanan publik diartikan sebagai rangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan warga negara atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara publik. Latar belakang penelitian didasarkan pada pentingnya pelayanan publik yang berkualitas sebagai indikator utama keberhasilan tata kelola pemerintahan, serta adanya tantangan dalam penerapan prinsip-prinsip good governance di tingkat kelurahan. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini mencakup dua rumusan masalah, yaitu: (1) Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 di Kelurahan Pager Agung? (2) Apa saja faktor penghambat penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan publik di Kelurahan Pager Agung? Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui implementasi Undang-Undang tersebut serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam penerapan prinsip-prinsop good governance di tingkat kelurahan. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Melakukan penelitian dengan menggunakan metode pengumpulan data yang tidak numerik, seperti wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Undang Undang No. 25 Tahun 2009 di Kelurahan Pager Agung telah dilaksanakan semenjak peraturan ini disahkan, namun dalam pelaksanaanya masih terdapat berbagai kendala, antara lain; keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, kurangnya pemanfaatan teknologi informasi, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam evaluasi dan pengawasan pelayanan publik. Temuan ini menyarankan perlunya peningkatan kapasitas aparatur kelurahan, penguatan partisipasi masyarakat, dan kesadaran hukum masyarakat guna mewujudkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan responsif sesuai prinsip-prinsip good governance.

Tipe Item/Data:	Skripsi/Tesis/Disertasi (Diploma atau S1)
Kata Kunci (keywords):	Implementasi, pelayanan publik, good governance
Subjek:	300 Ilmu-ilmu Sosial > 340 Hukum > 342 Hukum Tata Negara
Divisi:	Fakultas Syari'ah > Hukum Tata Negara
User Penyetor:	S.S.I Fadhilah NH
Tanggal Disetorkan:	14 Aug 2026 03:12
Perubahan Terakhir:	14 Aug 2026 03:12
URI:	http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/19091

Actions (login required)

Lihat Item