Ulum, Fahrul (2023) Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kedudukan dan Kewenangan Ombudsman RI dalam Mengawasi Penyelengaraan Pelayanan Publik (Studi Analisis UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI). Diploma atau S1 thesis, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

	Teks S_HTN_181120092_COVER.pdf Download (90kB)
	Teks S_HTN_181120092_LAMPIRAN DEPAN.pdf Download (443kB)
	Teks S_HTN_181120092_BAB I.pdf Download (459kB)
	Teks S_HTN_181120092_BAB II.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (461kB)
	Teks S_HTN_181120092_BAB III.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (457kB)
	Teks S_HTN_181120092_BAB IV.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (395kB)
	Teks S_HTN_181120092_BAB V.pdf Download (121kB)
	Teks S_HTN_181120092_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (272kB)

Abstrak

Penyelenggaraan pelayanan publik adalah upaya negara untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dan hak dasar warga negaranya. Dimana setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan yang baik dan adil sebagaimana mestinya. Dalam upaya meningkatkan pelayanan publik tersebut, dibentuklah Lembaga Ombudsman Republik Indonesia, sebagai lembaga pengawas eksternal untuk mengontrol tugas penyelenggara negara dan pemerintahan agar mencegah terjadinya perbuatan maladministrasi serta menangani keluhan yang berkembang di masyarakat tentang pelayanan publik tersebut. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: (1) Bagaimana Kedudukan dan Kewenangan Ombudsman Republik Indonesia Dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Menurut UU No. 37 Tahun 2008. (2) Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Kedudukan dan Kewenangan Ombudsman Republik Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk Mengetahui Kedudukan dan Kewenangan Ombudsman Republik Indonesia Dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Menurut UU No. 37 Tahun 2008. (2) Untuk mengetahui Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Kedudukan dan Kewenangan Ombudsman di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian Kualitatif dengan studi kepustakaan (Library research), dengan sumber data yang diperoleh dari buku, Undang-undang, jurnal, artikel dan sumber lain yang berhubungan dengan masalah yang di teliti. Analisis data dalam skripsi ini, menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Kesimpulan dalam Penelitian ini adalah: (1) Kedudukan dan kewenangan Ombudsman dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik menurut Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008, memiliki peran yang sangat penting dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik agar tidak terjadinya praktik maladministrasi yang dapat merugikan masyarakat. Selain itu, Kewenangan yang dimiliki Ombudsman menjadi kunci keberhasilan bagi pemerintah untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik yang buruk, dan menciptakan pelayanan publik yang lebih baik, sehingga akan terciptanya keadilan dan kesejahteraan bagi warga negaranya. (2)Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Kedudukan dan Kewenangan Ombudsman Republik Indonesia sesuai dengan prinsip dan sistem pengawasan dalam ketatanegaraan Islam. Dimana Ombudsman bertujuan untuk mencegah terjadinya diskriminasi dan meminimalisir pelanggaran pelayanan publik tersebut, sehingga dengan adanya lembaga ini segala aduan atau laporan dari masyarakat mengenai pelayanan publik dapat diketahui dari siapa dan lembaga apa saja yang tidak menjalankan kewajibannya dalam melayani kebutuhan masyarakat.

Tipe Item/Data:	Skripsi/Tesis/Disertasi (Diploma atau S1)
Subjek:	2x4 Fiqh
Divisi:	Fakultas Syari'ah > Hukum Tata Negara
User Penyetor:	S.S.I Fadhilah Nurinsani Hidayat
Tanggal Disetorkan:	27 Jul 2023 07:11
Perubahan Terakhir:	25 Mar 2024 03:14
URI:	http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/12688

Actions (login required)

Lihat Item