Mubayinah, Lailatul (2025) Efektivitas Pasal 42 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pondok Pesantren dalam Tinjauan Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Pondok Pesantren Al- Inayah). Diploma atau S1 thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

	Teks S_HTN_211120045_Cover.pdf Download (126kB)
	Teks S_HTN_211120045_Lampiran Depan.pdf Download (1MB)
	Teks S_HTN_211120045_Bab I.pdf Download (569kB)
	Teks S_HTN_211120045_Bab II.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (717kB)
	Teks S_HTN_211120045_Bab III.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (432kB)
	Teks S_HTN_211120045_Bab IV.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (670kB)
	Teks S_HTN_211120045_Bab V.pdf Download (406kB)
	Teks S_HTN_211120045_Daftar Pustaka.pdf Download (413kB)

Abstrak

Pondok Pesantren merupakan Pendidikan berbasis masyarakat yang secara umum dalam mengelola pendanaan masih membutuhkan dukungan dari pemerintahan utamanya. Dalam keberlangsungan pondok pesantren pendanaan selain untuk sarana prasarana Pesantren, pendanaan juga dibutuhkan untuk pemberdayaan tenaga Pengajar di lingkungan Pesantren. Kelayakan honorarium yang didapatkan, sangatlah dibutuhkan oleh tenaga penajar yang mengandalkan kebutuhan operasional dari hasil honorarium yang di peroleh di pesantren. Rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah, Bagaimana Implementasi Pasal 42 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren di Pondok Pesantren Al-Inayah dalam aspek Pemberdayaan Sumber daya pengajar pesantren terkait honorarium yang didapatkan tenaga pendidik di pesantren? Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Efektifitas Pasal 42 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Terkait pendanaan dan fasilitasi kebijakan di Pondok Pesantren Al-Inayah ? Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui peran serta pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam pemenuhan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren di Pondok Pesantren Al-Inayah dalam aspek Pemberdayaan Sumber daya pengajar pesantren terkait honorarium yang di dapatkan tenaga pendidik di pesantren, Untuk mengetahui Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Efektifitas Pasal 42 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Terkait pendanaan dan fasilitasi kebijakan di Pondok Pesantren Al Inayah.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yang bersifat penelitian lapangan (field research) sebagai tekhnik pengumpulan data. Sumber data utama berasal dari hasil wawancara dan data dari Pondok Pesantren Al-Inayah. Sumber hukum sekunder berasal dari jurnal, buku, artikel, undang- undang, serta peraturan Menteri agama yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian pendanaan yang layak terhadap tenaga pengajar di Pondok Pesantren Al- Inayah menurut Pimpinan Pesantren masih jauh dibawah minimum. Namun untuk saat ini pihak pesantren telah mengupayakan untuk pengajuan bantuan pendanaan yang layak untuk tenaga pengajar Pesantren. Sebab implementasi Undang-Undang pesantren belum ada pemerataan, sehingga pemangku kepentingan harus lebih mendalami apa yang dibutuhkan oleh masyarakatnya apalagi untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa.

Tipe Item/Data:	Skripsi/Tesis/Disertasi (Diploma atau S1)
Kata Kunci (keywords):	Undang-undang nomor 18 tahun 2019, fiqh siyasah, pondok pesantren al-Inayah
Subjek:	2x7 Filsafat dan perkembangannya > 2x7.3 Pendidikan > 2x7.34 Pendidikan non formal, masukkan disini pesantren
Divisi:	Fakultas Syari'ah > Hukum Tata Negara
User Penyetor:	S.S.I Fadhilah NH
Tanggal Disetorkan:	15 Apr 2026 08:03
Perubahan Terakhir:	15 Apr 2026 08:03
URI:	http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/18503

Actions (login required)

Lihat Item