Amrullah, Adli (2024) Perbandingan Kewenangan dalam Sistem Bikameral Dewan Perwakilan Daerah dengan Lembaga Senat di Amerika Serikat Perspektif Ketatanegaraan (Studi Komparatif). Diploma atau S1 thesis, UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten.

	Teks S_HTN_191120034_Cover.pdf Download (115kB)
	Teks S_HTN_191120034_Lampiran Depan.pdf Download (563kB)
	Teks S_HTN_191120034_Bab I.pdf Download (351kB)
	Teks S_HTN_191120034_Bab II.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (457kB)
	Teks S_HTN_191120034_Bab III.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (291kB)
	Teks S_HTN_191120034_Bab IV.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (401kB)
	Teks S_HTN_191120034_Bab V.pdf Download (88kB)
	Teks S_HTN_191120034_Daftar Pustaka.pdf Download (247kB)

Abstrak

Indonesia dan Amerika Serikat memiliki persamaan khususnya dalam kekuasaan legislatif yang menerapkan sistem bikameral atau dua kamar parlemen yang terdiri dari majelis tinggi dan majelis rendah. Majelis tinggi dari kedua Negara ialah Dewan Perwakilan Daerah RI Dan lembaga Senat Amerika sedangkan majelis rendahnya ialah Dewan Perwakilan Rakyat RI sedangkan di Amerika Serikat ialah house of representative. Walaupun dari kedua negara tersebut sama-sama menerapkan sistem serupa yaitu sistem bikameral terdapat perbedaan dalam menjalankan sistem bikameral. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, 1) Bagaimanakah kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia? 2) Bagaimanakah kewenangan Lembaga Senat didalam sistem Ketatanegaraan di Amerika Serikat? 3) Bagaimanakah hasil perbandingan kewenangan DPD dan lembaga Senat Amerika Serikat? Adapun tujuan penelitian ini yaitu, 1) Untuk mengetahui tentang kewenangan dari Dewan Perwakilan Daerah dalam ketatanegraan Indonesia. 2) Untuk mengetahui tentang kewenangan dari lembaga Senat dalam ketatanegraan Amerika Serikat. 3) Untuk mengetahui hasil perbandingan kewenangan DPD dan lembaga Senat Amerika Serikat. Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif yang sifatnya deskriptif, dengan menganalisa data-data dengan menerangkan dan juga mendeskripsikan dengan jelas dan terperinci. Penelitian ini termasuk kepada penelitian kepustakaan juga menggunakan metode histroris dan dokumentasi. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu, 1) Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah DPD RI memiliki kerancuan dalam kewenangannya karena tidak dapat membuat UU, hanya mengajukan RUU terkait kedaerahan. 2) Kewenangan lembaga Senat Amerika Serikat dalam sistem ketatanegaraan Amerika Serikat terbilang kuat dalam parlemen Amerika Serikat dan setara dengan House of Representatives. Senat dapat ikut menyetujui RUU dan dapat membatalkan veto Presiden. 3) Perbandingan Kewenangan DPD RI dengan lembaga Senat AS sangat berbeda dalam kewenangan dan tugas legislatif, Senat AS memiliki kekuatan lebih besar dari pada DPD RI.

Tipe Item/Data:	Skripsi/Tesis/Disertasi (Diploma atau S1)
Kata Kunci (keywords):	Kewenangan, DPD RI, Senat AS, legislatif
Subjek:	300 Ilmu-ilmu Sosial > 306 Budaya & Lembaga > 306.2 Institusi Politik > 306.23 Institusi Legislatif
Divisi:	Fakultas Syari'ah > Hukum Tata Negara
User Penyetor:	S.S.I FN H
Tanggal Disetorkan:	01 Jul 2025 06:19
Perubahan Terakhir:	01 Jul 2025 06:21
URI:	http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/17070

Actions (login required)

Lihat Item