Munir, Azwar (2022) Eksistensi State Auxiliary Organs dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Reformasi (Studi Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum). Diploma atau S1 thesis, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Pra Tinjau	Teks S_HTN_171120102_COVER.pdf Download (127kB) | Pra Tinjau
	Teks S_HTN_171120102_LAMPIRAN DEPAN.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (765kB)
Pra Tinjau	Teks S_HTN_171120102_BAB I.pdf Download (328kB) | Pra Tinjau
	Teks S_HTN_171120102_BAB II.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (319kB)
	Teks S_HTN_171120102_BAB III.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (323kB)
	Teks S_HTN_171120102_BAB IV.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (339kB)
Pra Tinjau	Teks S_HTN_171120102_BAB V.pdf Download (89kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks S_HTN_171120102_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (228kB) | Pra Tinjau

Abstrak

Pembentukan lembaga-lembaga negara baru pasca amandemen disebabkan dari tekanan di Indonesia dalam hal reformasi hukum, politik, dan sistem kemasyarakatan. Komisi Pemilihan Umum merupakan organ negara baru yang berdiri atas dasar amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sebagai tuntutan demokrasi sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang independen. Kelembagaan KPU berdasarkan ajaran state auxiliary organ berperan sebagai pelengkap organ negara utama. Yang kedudukannya berada di bawah main state organ. KPU adalah lembaga yang kewenangannya diberikan oleh konstitusi dan bersifat mandiri. KPU tidak boleh tunduk pada arahan dari pihak manapun baik dari pihak yang berwenang ataupun dari partai politik. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) bagaimana kewenangan KPU sebagai state auxiliary organs pasca refromasi. 2) bagaimana hubungan KPU sebagai state auxiliary organs dengan lembaga penyelenggara pemilu lainnya. Penelitian ini bertujuan: 1) untuk mengetahui kewenangan KPU sebagai state auxiliary organs pasca refromasi. 2) untuk menganalisis hubungan KPU sebagai state auxiliary organs dengan lembaga penyelenggara pemilu lainnya. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan. Dalam memperoleh bahan hukum, sumber hukum primer yang digunakan antara lain UUD 1945, UU NO 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dan untuk sumber hukum sekunder, penulis menggunakan buku-buku, hasil penelitian, jurnal-jurnal, dan artikel majalah yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah: 1) kewenangan KPU sebagaimana tertuang fungsinya dalam UUD 1945 sebagai suatu lembaga penyelenggara pemilu pasca reformasi yang independen. Komisi Pemilihan Umum memiliki status sebagai lembaga negara independen memiliki kewenangan membentuk produk hukum sendiri yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, setiap tahapan pemilu Komisi Pemilihan Umum berwenang membuat PKPU tanpa ada intervensi dari pihak lembaga manapun. 2) Hubungan KPU dengan lembaga penyelenggara pemilu lainnya diatur dalam UU No 7 tahun 2017, Bawaslu bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan pemilu dalam rangka pencegahan dan represif untuk mewujudkan pemilu yang demokratis. KPU sangat penting menjalin dan menjaga hubungan dengan badan pengawas pemilu yakni Bawaslu yang bertugas mengawal seluruh tahapan persiapan pemilu dan mengawal semua rekapitulisasi oleh KPU di semua tahapan penyelenggaraan pemilu. Bawaslu bertanggung jawab untuk mengawasi semua keputusan yang dikeluarkan oleh KPU. Hubungan KPU dengan lembaga penyelenggara pemilu lainnya yaitu DKPP sebagai lembaga yang menjaga dan menjunjung tinggi kode etik dan martabat lembaga pemilu.

Tipe Item/Data:	Skripsi/Tesis/Disertasi (Diploma atau S1)
Kata Kunci (keywords):	Eksistensi, State Auxiliary Organs, KPU
Subjek:	300 Ilmu Sosial, Sosiologi & Antropologi > 340 Hukum > 342 Hukum Tata Negara
Divisi:	Fakultas Syari'ah > Hukum Tata Negara
User Penyetor:	Diah Sadjidin
Tanggal Disetorkan:	18 Nov 2022 03:57
Perubahan Terakhir:	25 Mar 2024 03:02
URI:	http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/9813

Actions (login required)

Lihat Item