Priyatna, Lucky (2022) Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembentukan Peraturan di Desa Pari Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang. Diploma atau S1 thesis, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Pra Tinjau	Teks S_HTN_151200427_Cover.pdf Download (166kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks S_HTN_151200427_Lampiran Depan.pdf Download (610kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks S_HTN_151200427_Bab I.pdf Download (269kB) | Pra Tinjau
	Teks S_HTN_151200427_Bab II.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (517kB)
	Teks S_HTN_151200427_Bab III.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (338kB)
	Teks S_HTN_151200427_Bab IV.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (309kB)
Pra Tinjau	Teks S_HTN_151200427_Bab V.pdf Download (151kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks S_HTN_151200427_Daftar Pustaka.pdf Download (338kB) | Pra Tinjau

Abstrak

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum, yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangga sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintah nasional dan berada di daerah kabupaten. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan wujud dari demokrasi ditingkat Otonomi Desa. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara kepada desa dengan masyarakat. Rumusan masalah penelitian ini yaitu : 1). Bagaimana Proses Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa ? 2). Apa Kendala-kendala yang Mempengaruhi Pelaksanaan Proses Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa? Tujuan penelitian ini adalah : 1). Untuk mengetahui Proses Badan Permusyawaratan Desa dalam penyusunan dan penetapan Peraturan Desa 2). Untuk mengetahui Kendala-kendala apa yang mempengaruhi Pelaksanaan Proses Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normative dan bersifat deksriptif analisis. Dalam metode ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normative (Undang-undang). Kesimpulan penelitian ini adalah : Proses penyusunan dan penetapan peraturan desa di Desa Pari tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa adapun tahapan-tahapan pembentukan peraturan desa seperti : tahapan perencanaan, tahapan penyusunan, tahapan pembahasan, tahapan penetapan, tahapan pengundangan, tahapan penyebarluasan, tahapan evaluasi, tahapan klarifikasi, adapun kendala-kendala yang mempengaruhi dalam penyusunan dan penetapan peraturan desa tidak sesuai dikarenakan pemerintah desa hanya memutuskan sepikah oleh kepala desa dan tidak adanya informasi dari pemerintah desa kepada badan permusyawaratan desa, masyarakat atau lembaga masyarakat terkait untuk menyusun peraturan desa.

Tipe Item/Data:	Skripsi/Tesis/Disertasi (Diploma atau S1)
Subjek:	300 Ilmu Sosial, Sosiologi & Antropologi > 340 Hukum > 349 Hukum yurisdiksi tertentu & daerah
Divisi:	Fakultas Syari'ah > Hukum Tata Negara
User Penyetor:	Diah Sadjidin
Tanggal Disetorkan:	27 Sep 2022 03:00
Perubahan Terakhir:	25 Mar 2024 02:44
URI:	http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/9802

Actions (login required)

Lihat Item