Heryadi, Jajang (2022) Fungsi Kewenangan Presiden dalam Mengajukan Rancangan Undang-Undang dalam Perspektif Sistem Presidensial di Indonesia. Diploma atau S1 thesis, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Pra Tinjau	Teks S_HTN_151200428_Cover.pdf Download (91kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks S_HTN_151200428_Lampiran Depan.pdf Download (562kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks S_HTN_151200428_Bab I.pdf Download (338kB) | Pra Tinjau
	Teks S_HTN_151200428_Bab II.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (346kB)
	Teks S_HTN_151200428_Bab III.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (222kB)
	Teks S_HTN_151200428_Bab IV.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (315kB)
Pra Tinjau	Teks S_HTN_151200428_Bab V.pdf Download (186kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks S_HTN_151200428_Daftar Pustaka.pdf Download (295kB) | Pra Tinjau

Abstrak

Sistem pemerintahan presidensial secara tegas menempatkan fungsi legislasi ditangan Parlemen, Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 menyatakan kekuasaan membuat undang-undang berada di tangan DPR. Namun, dalam pasal-pasal selanjutnya memuat ketentuan peran serta Presiden dalam proses pembuatan Undang-Undang. Sekalipun kekuasaan membuat undang-undang berada di tangan DPR, DPR tidak dapat membuat undang-undang tanpa keterlibatan Presiden dalam proses pembuatannya. Rumusan masalah penelitian ini yaitu : 1). Bagaimana fungsi presiden dalam sistem pemerintahan presidensial? 2). Bagaimana proses pembentukan undang-undang dalam perspektif sistem pemerintahan presidensial di Indonesia? 3). Bagaimana hubungan Presiden dengan DPR dalam kekuasaan pembentukan undang-undang?. Tujuan penelitiannya yaitu : 1). Untuk mengetahui fungsi presiden dalam sistem pemerintahan presidensial. 2). Untuk mengetahui proses pembentukan undang-undang dalam perspektif sistem pemerintahan presidensial di Indonesia. 3). Untuk mengetahui hubungan Presiden dengan DPR dalam kekuasaan pembentukan Undang-Undang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengimpulan data yang digunakan adalah studi dokumen atau bahan pustaka. Kesimpulan dari penelitian ini adalah 1. Kedudukan Presiden dalam siistem presidensial di Indonesia adalah sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. 2. proses pembentukan undang-undang di Indonesia sejatinya menjadi domain DPR. 3. hubungan DPR dan Presiden dalam pembentukan undang-undang sejatinya dalam rangka penerapan konsep checks and balance guna meminimalisir tindakan sewenang-wenang dari salah satu cabang kekuasaan pemebntukan undang-undang (DPR).

Tipe Item/Data:	Skripsi/Tesis/Disertasi (Diploma atau S1)
Subjek:	300 Ilmu Sosial, Sosiologi & Antropologi > 320 Ilmu politik > 321 Sistem pemerintah & negara
Divisi:	Fakultas Syari'ah > Hukum Tata Negara
User Penyetor:	Diah Sadjidin
Tanggal Disetorkan:	18 Nov 2022 06:34
Perubahan Terakhir:	25 Mar 2024 02:50
URI:	http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/9762

Actions (login required)

Lihat Item