Anggraeni, Rina (2022) Hak Imunitas DPR dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah (Analisis UU No. 17 Tahun 2014 Tentan MD3). Diploma atau S1 thesis, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Pra Tinjau	Teks S_HTN_161120004_Cover.pdf Download (30kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks S_HTN_161120004_Lampiran Depan.pdf Download (460kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks S_HTN_161120004_Bab I.pdf Download (356kB) | Pra Tinjau
	Teks S_HTN_161120004_Bab II.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (546kB)
	Teks S_HTN_161120004_Bab III.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (145kB)
	Teks S_HTN_161120004_Bab IV.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (361kB)
Pra Tinjau	Teks S_HTN_161120004_Bab V.pdf Download (89kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks S_HTN_161120004_Daftar Pustaka.pdf Download (97kB) | Pra Tinjau

Abstrak

Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat adalah lembaga yang mewakili rakyat dalam menyampaikan segala pendapat atau aspirasi masyarakat. Keberadaan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat sangat erat kaitannya dengan keberadaan hak Imunitas, yaitu hak yang menjamin anggota Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat dituntut didepan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat dalam rapat atau diluar rapat, sesuai pasal 224 UU No 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Hak imunitas merupakan hak yang memiliki batasan-batasan yaitu Kode Etik yang tertuang dalam peraturan DPR RI No 1 tahun 2015 dan dalam syariat islam dibatasi oleh nash dan Al-Qur'an, juga harus bersesuaian dengan prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyah. Perumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hak imunitas anggota dewan perwakilan rakyat dalam UU No 17 tahun 2014 tentang MD3, bagaimana hak imunitas bagi anggota dewan perwakilan rakyat dalam perspektif Siyasah Dusturiyah. Tujuan penelitian dari skripsi ini adalah: 1) untuk mengetahui pengaturan hak imunitas anggota dewan perwakilan rakyat dalam UU No 17 tahun 2014 tentang MD3, 2) untuk mengetahui hak imunitas anggota dewan perwakilan rakyat dalam perspektif Siyasah Dusturiyah. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian Yuridis normatif yaitu dengan mengkaji doktrin-doktrin hukum, serta mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Sedangkan pengolahan data menggunakan bahan hukum primer berupa undang-undang yaitu UU No 17 tahun 2014 tentang MD3, dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku, teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum. Dari penelitian ini dapat disimpulkan: 1) hak imunitas bukan hak yang bersifat mutlak melainkan hak yang memiliki batasan-batasan yang diatur dalam UU No 17 tahun 2014 pasal 224 dan Kode Etik yang tertuang dalam peraturan DPR RI No 1 tahun 2015. Hak Imunitas melekat pada anggota DPR selama anggota DPR tersebut tidak melanggar ketentuan yang sudah disepakati, apabila anggota DPR tidak menaati ketentuan yang sudah disepakati maka hak Imunitas tidak lagi melekat bagi dirinya. 2) hak imunitas di dalam Siyasah Dusturiyah diperbolehkan selama hak tersebut memang bertujuan untuk kemaslahatan umat agar terciptanya kesejahteraan bagi umat bukan untuk Kemaslahatan pribadi atau golongan, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yakni kemaslahatan publik didahulukan daripada kemaslahatan pribadi.

Tipe Item/Data:	Skripsi/Tesis/Disertasi (Diploma atau S1)
Kata Kunci (keywords):	DPR, Hak Imunitas, Siyasah Dusturiyah
Subjek:	2x6 Sosial Budaya Islam > 2x6.2 Organisasi Politik Islam
Divisi:	Fakultas Syari'ah > Hukum Tata Negara
User Penyetor:	Diah Sadjidin
Tanggal Disetorkan:	11 Nov 2022 07:05
Perubahan Terakhir:	01 Apr 2024 03:31
URI:	http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/9759

Actions (login required)

Lihat Item