Tamala, Evi (2022) Tinjauan Yuridis Undang-Undang Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014 dan Hukum Islam (Studi Tentang Mahalnya Harga Pembayaran Antigen dan PCR pada Masa Pandemi Covid-19). Diploma atau S1 thesis, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Pra Tinjau	Teks S_HES_181130152_Cover.pdf Download (94kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks S_HES_181130152_Lampiran Depan.pdf Download (758kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks S_HES_181130152_Bab I.pdf Download (429kB) | Pra Tinjau
	Teks S_HES_181130152_Bab II.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (281kB)
	Teks S_HES_181130152_Bab III.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (367kB)
	Teks S_HES_181130152_Bab IV.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (483kB)
Pra Tinjau	Teks S_HES_181130152_Bab V.pdf Download (95kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks S_HES_181130152_Daftar Pustaka.pdf Download (283kB) | Pra Tinjau

Abstrak

Pada masa pandemi Covid-19 pemerintah Indonesia telah mengeluarkan surat edaran terkait batas tarif tertinggi harga rapid tes antigen dan swab tes PCR terhadap penyelengara pelayanan kesehatan akan tetapi fakta dilapangan didapatkan masih ada penyelenggara layanan kesehatan non subsidi pemerintah yang mematok harga yang sangat mahal. Berdasarkan latar belakang di atas perumusan masalah dalam skripsi ini adalah: 1). Bagaimana Tinjauan yuridis Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang perdagangan terhadap mahalnya harga pembayaran antigen dan pcr pada masa pandemi Covid-19? 2). Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap mahalnya harga pembayaran antigen dan PCR pada masa pandemi Covid-19? Tujuan dari penelitian ini adalah 1). Untuk mengetahui tinjauan yuridis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan terhadap mahalnya harga pembayaran antigen dan pcr pada masa pandemi covid-19. 2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap mahalnya harga Pembayaran antigen dan pcr pada masa pandemi Covid-19. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah permasalahan yang ada diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan yang ada. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwasannya 1). mahalnya harga antigen dan PCR ini tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, yang tertuang dalam Pasal 25 ayat (1) Pasal 26 dan Pasal 27. Sebagaimana yang telah diatur melalui pemerintah dalam bentuk Surat Edaran (SE) Dirjen Pelayanan Kesehatan No. HK.02.02/I/3843/2021 Tentang Batas Tarif Tertinggi Pemeriksaan Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR). bahwasannya tempat pemeriksaan PCR tidak boleh mematok harga yang dapat menyengsarakan rakyat. Bilamana ada laboratorium yang memainkan harga atau tidak mengikuti ketetapan sebagaimana yang tertera dalam Surat Edaran (SE) maka akan terkena sanksi, yaitu dengan melakukan penutupan laboratorium dan pencabutan izin operasional. 2). Menurut hukum Islam selama tidak ada kecurangan dalam menentukan harga dan tidak terlalu tinggi dari harga pasar serta tidak menzalimi konsumen dan pengusahanya, seorang pedagang diperbolehkan dalam mengambil keuntungan. Akan tetapi pada saat ini harga antigen dan PCR masih terbilang mahal serta membagi harga berdasarkan waktu keluarnya hasil tes. Qardhawi menyatakan bahwa jika dalam penentuan harga dilakukan dengan memaksa pembeli menerima harga yang tidak di ridhoi, maka tindakan ini tidaklah dibenarkan oleh agama. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Asy-Syura Ayat 42. Allah mengancam orang yang berbuat zalim dengan siksaan yang sangat pedih.

Tipe Item/Data:	Skripsi/Tesis/Disertasi (Diploma atau S1)
Subjek:	2x4 Fiqh > 2x4.2 Muamalah
Divisi:	Fakultas Syari'ah > Hukum Ekonomi Syari'ah
User Penyetor:	Diah Sadjidin
Tanggal Disetorkan:	18 Nov 2022 07:12
Perubahan Terakhir:	18 Nov 2022 07:12
URI:	http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/9700

Actions (login required)

Lihat Item