Sutisna, Sutisna (2022) Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Umum dan Islam di Provinsi Banten Tahun 2019-2021. Diploma atau S1 thesis, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Pra Tinjau	Teks T_MPI_182420118_COVER.pdf Download (29kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks T_MPI_182420118_LAMPIRAN DEPAN.pdf Download (773kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks T_MPI_182420118_BAB I.pdf Download (320kB) | Pra Tinjau
	Teks T_MPI_182420118_BAB II.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (327kB)
	Teks T_MPI_182420118_BAB III.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (151kB)
	Teks T_MPI_182420118_BAB IV.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (205kB)
Pra Tinjau	Teks T_MPI_182420118_BAB V.pdf Download (38kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks T_MPI_182420118_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (182kB) | Pra Tinjau

Abstrak

Pasca era reformasi Pemerintah Indonesia menerapkan otonomi daerah. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mendefinisikan otonomi daerah sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengurus dan mengelola secara mandiri urusan pemerintah daerah. Adapun urusan yang melekat pada pemerintah daerah diantaranya menyangkut pendidikan, dimana pendidikan jenjang menengah atas di bawah pemerintah provinsi. Atas kewenangan tersebut Pemerintah Provinsi Banten dituntut menghadirkan kebijakan pendidikan yang merata. Berdasarkan hasil penelusuran peneliti, ditemukan masih adanya SMA dan SMK swasta di Provinsi Banten yang membutuhkan bantuan pembiayaan pendidikan. Kondisi yang sama terjadi pada beberapa MA swasta di Provinsi Banten. Perwujudkan kebijakan pembiayaan yang merata tidak dapat dilepaskan dari DPRD, karena sebagai lembaga legislatif daerah DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini memiliki tiga tujuan; (1) Mendeskripsikan peran DPRD dalam perencanaan kebijakan pembiayaan pendidikan jenjang SMA/SMK dan MA swasta di Provinsi Banten. (2) Mendeskripsikan peran DPRD dalam pelaksanaan kebijakan pembiayaan pendidikan jenjang SMA/SMK dan MA swasta di Provinsi Banten. (3) Mendeskripsikan peranan DPRD dalam mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pembiayaan pendidikan jenjang SMA/SMK dan MA swasta di Provinsi Banten Tahun 2019-2021. Penelitian dilaksanakan di Komisi V DPRD Provinsi Banten sebagai AKD DPRD Provinsi Banten yang menaungi bidang pendidikan. Metode yang digunakan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian disimpulkan bahwa; (1) Peran DPRD Provinsi Banten dalam perencanaan pembiayaan pendidikan melekat dengan fungsi anggaran. Sesuai dengan tata tertib, DPRD berhak memberikan masukan apabila terdapat anggaran yang menurut DPRD menjadi prioritas untuk dilaksanakan. (2) Peran DPRD dalam pelaksanaan pembiayaan pendidikan lebih fokus kepada fungsi pengawasan. Sementara teknis pelaksanaan anggaran menjadi kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten selaku KPA. (3) Pada vi periode 2019-2021 Komisi V DPRD Provinsi Banten telah memberikan rekomendasi kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten tentang pemerataan dukungan pembiayaan kepada SMA/SMK swasta. Namun, untuk dukungan pembiayaan kepada MA swasta belum maksimal karena terbatasnya kewenangan Komisi V DPRD Provinsi Banten untuk melaksanakan pengawasan.

Tipe Item/Data:	Skripsi/Tesis/Disertasi (Diploma atau S1)
Kata Kunci (keywords):	Pemerintah Daerah, Kebijakan Pembiayaan Pendidikan, Evaluasi Kebijakan Pembiayaan Pendidikan
Subjek:	300 Ilmu Sosial, Sosiologi & Antropologi > 370 Pendidikan
Divisi:	Magister > Manajemen Pendidikan Islam
User Penyetor:	Diah Sadjidin
Tanggal Disetorkan:	18 Nov 2022 08:27
Perubahan Terakhir:	18 Nov 2022 08:27
URI:	http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/9670

Actions (login required)

Lihat Item