Priyani, Dede (2022) Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pemikiran Muhammad Husain Haikal Tentang Pemerintahan Islam. Diploma atau S1 thesis, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
Abstrak
Menurut Haikal Pembicaraan mengenai sistem pemerintahan suatu bangsa itu tidak boleh terpancang pada ide umumnya. Menurutnya pembicaraan mengenai pemerintahan harus mencakup banyak hal yang berkaitan dengan gagasan umum secara utuh. Haikal memberikan prinsip-prinsip dasar bernegara, yaitu prinsip persaudaraan, prinsip persamaan dan prinsip kebebasan. Sekilas, nampak pemikiran Haikal tersebut amat dipengaruhi pemikiran barat. Terutama ide-ide dari Revolusi Prancis, yang mengusung nilai kebebasan, persamaan dan persaudaraan. Perumusan masalah dari penelitian ini adalah: 1). Bagaimana pemikiran Muhammad Husain Haikal tentang pemerintahan Islam. 2). Bagaimana tinjauan fiqih siyasah terhadap pemikiran Muhammad Husain Haikal tentang pemerintahan Islam. Studi ini bertujuan untuk: 1). mengetahui pemikiran Muhammad Husain Haikal tentang pemerintahan Islam. 2). Untuk mengetahui tinjauan Fiqih siyasah terhadap pemikiran Muhammad Husain Haikal. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normative, yaitu hokum dari prespektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Dalam memperoleh bahan hukum penulis menggunakan teknik studi kepustakaan. Untuk sumber data primer penulis menggunakan literatur klasik Al-Hukumah Al-Islamiyyah karangan Muhammad Husain Haikal dan buku “Negara Islam” karangan Musdah Mulia. Dan untuk data sekunder, penulis menggunakan buku-buku, hasil penelitian, jurnal-jurnal, dan website yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah: 1). Pemikiran Haikal dikategorikan kepada aliran simbiotisme atau menurut Musdah Mulia dikategorikan ke dalam pemikir reformis. Sebab, Haikal dengan tegas menyatakan bahwa dalam Al-Qur’an dan Sunnah tidak ditemukan ketentuan secara rinci mengenai masalah kenegaraan, Islam hanya memberikan seperangkat tata nilai etika yang dapat dijadikan pedoman. 2) Islam bukanlah sebuah agama dalam pengertian Barat. Dalam Islam tidak terdapat pemisahan antara ukhrowi dan duniawi begitu juga politik dan agama. Al-Qur’an bukanlah kitab yang serba ada yang membahas hubungan antarmanusia, khususnya dalam masalah negara. Namun, Al-Qur’an lebih mementingkan sisi substansinya. Karenanya, Islam tidak menentukan sistem manakah yang baku untuk diterapkan. Bentuk dan sistem apa pun dapat diterima dalam Islam selama tidak menyimpang dari prinsip-prinsip yang telah ditentukan dalam Islam. Yang jelas, prinsip tersebut dapat dijadikan pedoman bagi tata kelola pemerintah dan kehidupan bernegara. Tentunya, pemikiran Haikal ini meruntuhkan impian besar sebagian umat Islam yang ingin berdirinya negara khilafah dan negara Islam yang ideal.
| Tipe Item/Data: | Skripsi/Tesis/Disertasi (Diploma atau S1) |
|---|---|
| Subjek: | 300 Ilmu Sosial, Sosiologi & Antropologi > 340 Hukum |
| Divisi: | Fakultas Syari'ah > Hukum Tata Negara |
| User Penyetor: | M.Pd artina Subhan |
| Tanggal Disetorkan: | 16 Mar 2022 04:44 |
| Perubahan Terakhir: | 25 Mar 2024 02:44 |
| URI: | http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/8222 |
Actions (login required)
 |
Lihat Item |