SULHANUDIN, SULHANUDIN (2019) ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 13/PUUXV/2017 TENTANG BOLEHNYA MENIKAH DENGAN SALAH SATU SEKAN SEKANTOR. Diploma atau S1 thesis, UIN SMH BANTEN.
Abstrak
Nama: SULHANUDIN NIM: 151100424 Judul Skripsi: ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 13/PUUXV/2017 TENTANG BOLEHNYA MENIKAH DENGAN SALAH SATU SEKAN SEKANTOR Dalam memutus perkara Nomor 13/PUU-XV/2017 tentang bolehnya menikah dengan salah satu rekan sekantor hakim Mahkamah Konstitusi menguji materiil Pasal 153 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini permasalahan yang terjadi berawal dari pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh perusahaan dengan alasan pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya dalam satu perusahaan. Perumusan Masalah dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara Nomor 13/PUU-XV/2017? 2) Bagaimana akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU=XV/2017? Tujuan penelitian dari skripsi ini adalah: 1) Untuk mengkaji dan memahami dasar hukum dan pertimbangan hakim mahkamah konstitusi dalam memutus perkara nomor 13/PUU-XV/2017. 2) Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum dari putusan Nomor 13/PUUXV/2017. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library Research), dengan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan megumpulkan, membaca dan menganalisis sumber-sumber data baik yang bersifat primer maupun sekunder. Adapun teknik pengolahan data yaitu konten analisis, yakni membahas secara mendalam terhadap isi putusan yang menjadi dasar pertimbangan-pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 13/PUU-XV/2017. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pasal 153 ayat (1) huruf f undang-undang Ketenagakerjaan bertentangan dengan UndangUndang Dasar dan yang menjadi dasar pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusannya yaitu Pasal 28B ayat (1) dan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam putusan itu Mahkamah menyatakan Undang-Undang yang telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 tidak mempunyai kekuatan hokum mengikat. Akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 dinyatakan bertentangaan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pengusaha tidak boleh lagi mencantumkan pelarangan kepada pekerja/buruh untuk menikah dengan pekerja/buruh lain dalam satu perusahaan.
| Tipe Item/Data: | Skripsi/Tesis/Disertasi (Diploma atau S1) |
|---|---|
| Subjek: | 300 Ilmu Sosial, Sosiologi & Antropologi > 340 Hukum > 341 Hukum bangsa |
| Divisi: | Fakultas Syari'ah > Hukum Keluarga Islam |
| User Penyetor: | M.Pd artina Subhan |
| Tanggal Disetorkan: | 27 Nov 2019 04:37 |
| Perubahan Terakhir: | 27 Nov 2019 04:37 |
| URI: | http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/4737 |
Actions (login required)
 |
Lihat Item |