Muntami, Tami (2019) Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perusakan Hutan Di Cagar Alam Rawa Danau Kabupaten Serang (Studi Pasal 19 Ayat 1 Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem). Diploma atau S1 thesis, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Pra Tinjau

Teks (FULL SKRIPSI) SKRIPSI TAMI MUNTAMI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (1MB) | Pra Tinjau

Abstrak

Cagar Alam Rawa Danau merupakan cagar alam yang memiliki ekosistem rawa-rawa pegunungan satu-satuya di pulau Jawa, bukan hanya itu Cagar Alam Rawa Danau juga memiliki fungsi ekonomi yang sangat penting karena kandungan air di cagar alam tersebut merupakan bahan baku bagi 85% industri di Kota Cilegon dan sebagian wilayah Serang Barat. Perusakan terhadap cagar alam itu sendiri, setidaknya ada 800 ha lebih kawasan Cagar Alam Rawa Danau telah berubah yang tadinya ekosistem rawa-rawa pegunungan menjadi ekosistem pesawahan. Yang di lakukan oleh masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah tersebut. Berdasarkan latar belakang diatas, perumusan masalah pada penelitian ini adalah : 1). Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana perusakan hutan di Cagar Alam Rawa Danau Kabupaten Serang ?. 2). Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perusakan hutan di Cagar Alam Rawa Danau Kabupaten Serang ?. Penelitian ini bertujuan untuk 1). Mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana perusakan hutan di Cagar Alam Rawa Danau Kabupaten Serang. 2). Mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perusakan hutan di Cagar Alam Rawa Danau Kabupaten Serang. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan seharusnya ada tindak pidana perusakan hutan di kawasan cagar alam berdasarkan Undang-Undang No 5 Tahun 1990 tentang KSDH dan E. yang memuat ketentuan yang jelas bagi para pelaku perusakan. Faktanya, Para pelaku belum pernah ada yang mendapatkan sanksi pidana berdasarkan kekuatan hukum tetap. Hal ini menegaskan penegakan hukum di kawasan cagar alam tersebut tidak berjalan ii

Tipe Item/Data:	Skripsi/Tesis/Disertasi (Diploma atau S1)
Subjek:	300 Ilmu Sosial, Sosiologi & Antropologi > 340 Hukum > 345 Pidana Hukum
Divisi:	Fakultas Syari'ah > Hukum Tata Negara
User Penyetor:	M.Pd artina Subhan
Tanggal Disetorkan:	05 Aug 2019 04:01
Perubahan Terakhir:	08 Mar 2024 04:16
URI:	http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/4207

Actions (login required)

Lihat Item