Padilah, Laeli (2019) Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 70/PUU-XV/2017 tentang Ketetapan Presidential Threshold dalam Pemilu Serentak Tahun 2019. Diploma atau S1 thesis, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Pra Tinjau	Teks (COVER) cover skripsi.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (65kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks (LAMPIRAN) LAMPIRAN DEPAN.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (489kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks (BAB I) BAB I.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (313kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks (BAB II) BAB II.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (205kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks (BAB III) BAB III.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (364kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks (BAB IV) BAB IV.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (298kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks (BAB V) BAB V.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (89kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (95kB) | Pra Tinjau

Abstrak

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 70/PUU-XV/2017 tentang Ketetapan Presidential Threshold dalam Pemilu Serentak 2019. Alasan pemohon mengajukan uji materi pasal 222 Undang-undang nomor 7 tahun 2017 terhadap pasal 1 ayat (3), pasal 6A ayat (2), pasal 22E ayat (1), (2), dan (3), dan pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Bahwa akibat ditetapkannya ketentuan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) sebagaimana ketentuan pasal 222 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017, merasa hak konstitusionalnya dirugikan karena pemohon merupakan partai peserta pemilu tahun 2014, akan tetapi tidak memiliki kursi di DPR karena tidak lolos ambang batas parlemen sebesar 3,5%, sehingga partai tersebut tidak dapat mengajukan calon presiden dan wakil presiden secara perseorangan. Rumusan masalah penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara nomor 70/PUU-XV/2017? 2. Bagaimana Akibat Hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 70/PUUXV/2017? Tujuan Penilitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara nomor 70/PUU-XV/2017. 2. Untuk mengetahui Akibat Hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 70/PUUXV/2017. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan melalui perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach). Adapun data yang d\iperoleh yaitu berasal dari data primer, sekunder dan tersier dengan tekhnik pengumpulan data melalui studi dokumen dan kepustakaan (library research). Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah: Pertama, Pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 70/PUU-XV/2017, menyatakan bahwa pasal 222 Undang-undang nomor 7 tahun 2017 merupakan kewenangan pembentuk Undang-undang yang telah diberikan oleh konstitusi. Oleh karena itu Mahkamah menyerahkah sepenuhnya aturan tersebut kepada pembentuk Undang-undang dengan tetap mendasarkan kepada UUD 1945. Adapun perkara ini muncul dikarenakan belum berjalannya fungsi partai-partai politik sebagai instrumen pendidikan dan komunikasi politik. Kedua, Akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XV/2017 bahwa partai-partai kecil yang ingin mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden secara sendirian tidak dapat terlaksana, dan juga partai baru yang merupakan peserta pemilu tahun 2019 tidak dapat mengajukan calon presiden dan wakil presiden, karena partai baru tersebut bukan merupakan partai peserta pemilu tahun 2014 dan belum memiliki kursi di DPR.

Tipe Item/Data:	Skripsi/Tesis/Disertasi (Diploma atau S1)
Subjek:	300 Ilmu Sosial, Sosiologi & Antropologi > 340 Hukum > 342 Hukum Tata Negara
Divisi:	Fakultas Syari'ah > Hukum Tata Negara
User Penyetor:	M.Pd artina Subhan
Tanggal Disetorkan:	15 Mei 2019 01:39
Perubahan Terakhir:	13 Mar 2024 07:57
URI:	http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/3781

Actions (login required)

Lihat Item