Taufik, Dede (2019) Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/Puu-X/2012 tentang Pelaksanaan Program Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional. Diploma atau S1 thesis, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Pra Tinjau	Teks (COVER) ! CAVER OK.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (151kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks (ABSTRAK) !!! ABSTRAK OK.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (8kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks (BAB I) BAB I.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (213kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks (BAB II) BAB II.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (256kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks (BAB III) BAB III.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (199kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks (BAB IV) BAB IV.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (187kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks (BAB V) BAB V.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (87kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks (DEAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (12kB) | Pra Tinjau

Abstrak

Penyelengaraan RSBI bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar kompetensi lulusan dan diperkaya dengan standar kompetensi pada salah satu sekolah terakreditasi di negara anggota Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD) atau negara maju lainnya. Pemerintah melalui Menteri Pendidikan Nasional mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 78 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan RSBI. Disadari bahwa tujuan diselenggarakannya RSBI ini secara jelas bertentangan dengan amanat konstitusi (inkonstitusional), sebagaimana yang diatur dalam UUD NRI 1945 dan fungsi pendidikan nasional, yang mana pendidikan berfungsi untuk mewujudkan (mengembangkan) berbagai potensi yang ada pada manusia dalam konteks dimensi keberagamaan, moralitas, individualitas/personalitas, sosialitas dan keberbudayaan secara menyeluruh dan terintegrasi. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam menjatuhkan putusan terkait dengan penyelenggaraan RSBI? 2) Bagaimana implikasi hukum putusan Mahkamah Konstitusi terhadap penyelenggaraan RSBI? Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam menjatuhkan putusan terkait dengan penyelenggaraan RSBI. 2) Untuk mengetahui implikasi hukum putusan Mahkamah Konstitusi terhadap penyelenggaraan RSBI. Metodologi penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah metode deskriptif kualitatif. Bentuk penelitian yang digunakan dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengadakan penelusuran berbagai literatur serta menganalisa data sekunder untuk memperoleh data-data atau kebenaran yang akurat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian yuridis normatif (hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam perundang-undangan), yang ditetapkan sebagai patokan untuk mendapatkan hukum obyektif dalam suatu pembahasan. Adapun temuan yang didapatkan dari hasil penelitian. Pertama, Pertimbangan hakim MK perkara No 5/PUU-X/2012 yang diajukan oleh para pemohon. MK menyetujui dan Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Amar putusan yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi menyatakan bawa: 1) Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2) Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kedua, Implikasi Putusan MK Nomor 5/PUU-X/2012 ialah menghapus dasar hukum kebijakan RSBI. Konsekuensinya, penyelenggaraan SBI/RSBI harus dihentikan karena kehilangan dasar hukum sejak putusan tersebut selesai diucapkan. Selain itu, Pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, wajib melaksanakan putusan tersebut, termasuk dengan mencabut atau merevisi peraturan teknis yang memayungi operasional RSBI.

Tipe Item/Data:	Skripsi/Tesis/Disertasi (Diploma atau S1)
Subjek:	300 Ilmu Sosial, Sosiologi & Antropologi > 340 Hukum > 349 Hukum yurisdiksi tertentu & daerah
Divisi:	Fakultas Syari'ah > Hukum Tata Negara
User Penyetor:	M.Pd artina Subhan
Tanggal Disetorkan:	25 Feb 2019 06:51
Perubahan Terakhir:	20 Mar 2024 03:10
URI:	http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/3518

Actions (login required)

Lihat Item