Junanda, Junanda (2018) Peran Komisi Informasi Publik Provinsi Banten MEnurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik. Diploma atau S1 thesis, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
Abstrak
Suatu upaya u ntuk mengetahui peroblematika yang dialami oleh lembaga yang menjalankan undang - undang keter bukaan informasi dalam mewujudkan pemerintahan banten yang bai k (transparan) kar e na diketahui Pemerintah Provinsi B anten secara kesluruhan belum membuka i n formasinya kepada publ ik padahal U ndang - undang NO 14 T ahun 2008 sud ah ditetapkan. Perumusan masalah dari penelitian ini adalah : 1). Bagaimana Implementasi UU No 14 Tahun 2008 di Provinsi Banten 2). Apakah Kendala Komisi informasi publik Provinsi Banten dalam mewujudkan badan publik yang transparan . Tujuan penelitian dari s k ripsi ini adalah: 1 ) . Untuk mengetahui Implementasi UU No 14 Tahun 2008 di Provinsi Banten. 2 ) . Untuk mengetahui Kendala Komisi Informasi publik Provinsi Banten dalam mewujudkan badan publik yang transparan. Metodologi peneliti an dalam s k ripsi ini adalah metode deskrip tif kualitatif yaitu suatu penelitian yang ditu n jukan untuk meng etahui pemerintahan P rovinsi B anten dalam menjalankan roda kepemerintahan yang baik (transp a ran) adapun teknik samplingnya adalah non rondom sam p ling yaitu hanya unsur - unsur yang dapat di jumpai saja yang diteliti dan disel idiki reputasinya relatif dalam ciri, sifat, karakter Pemerintahan B anten. Sedangkan pengola h an data digunakan analisis data ( conten t analysis ) dengan cara menganalisis dan menginte rpetasikaan data dari maksud dan tujuan terkandung dalam data - data hasil penelitian lapangan. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemeritahan Provisi B anten masih jauh dari kata pemerintahan yang baik dikar e naka n pemerintahan yang ce n deru n g me n utup i n formasinya KIP P rovinsi B anten merupakan lembaga yang menjalankan undang - undang keterbukaan informasi dan hak atas informasi merupakan HAM yang melekat di setiap individu secara alamiah serta informasi merupakan ciri dari N egara yang menganut sist em demokrasi, S eharusnya dengan ditetapkannya U ndang - undang nomor 14 tahun 2008 pemerintah membuka selebar - lebarnya informasi kepada seluruh masyarakat.
| Tipe Item/Data: | Skripsi/Tesis/Disertasi (Diploma atau S1) |
|---|---|
| Subjek: | 300 Ilmu Sosial, Sosiologi & Antropologi > 340 Hukum |
| Divisi: | Fakultas Syari'ah > Hukum Tata Negara |
| User Penyetor: | S.IIP AINUN NAJAH |
| Tanggal Disetorkan: | 15 Okt 2018 14:25 |
| Perubahan Terakhir: | 15 Mar 2024 04:16 |
| URI: | http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/2426 |
Actions (login required)
 |
Lihat Item |