Pengaturan dan Pelaksanaan Fungsi Lembaga Bantuan Hukum berdasarkan Undang-undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Studi LKBH IAIN dan LKBH FPP)

Hidayat, Muhamad Syarif (2018) Pengaturan dan Pelaksanaan Fungsi Lembaga Bantuan Hukum berdasarkan Undang-undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Studi LKBH IAIN dan LKBH FPP). Diploma atau S1 thesis, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

[img]
Pra Tinjau
Teks (COVER)
01 COVER.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

Download (144kB) | Pra Tinjau
[img]
Pra Tinjau
Teks (LAMPIRAN DEPAN)
02 LAMPIRAN DEPAN.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

Download (501kB) | Pra Tinjau
[img]
Pra Tinjau
Teks (BAB I)
BAB I.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

Download (500kB) | Pra Tinjau
[img]
Pra Tinjau
Teks (BAB II)
BAB II.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

Download (329kB) | Pra Tinjau
[img]
Pra Tinjau
Teks (BAB III)
BAB III.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

Download (276kB) | Pra Tinjau
[img]
Pra Tinjau
Teks (BAB IV)
BAB IV.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

Download (458kB) | Pra Tinjau
[img]
Pra Tinjau
Teks (BAB V)
BAB V.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

Download (82kB) | Pra Tinjau
[img]
Pra Tinjau
Teks (DAFTAR PUSTAKA)
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

Download (144kB) | Pra Tinjau

Abstrak

Kesewenang - wenangan dalam proses peradilan bisa terjadi karena penegak hukum terbiasa da lam proses penyelidikan dan penyidikan menurut crime control model sering terjadi adanya penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi. Ketentuan Undang - Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya pada Pasal 4 menjadi ketentuan yang berpengar uh besar terhadap Undang - Undang No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Lahirnya Undang - Undang Bantuan Hukum ini bertujuan sebagai upaya pemenuhan tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan kepada warganya dalam permasalahan hukum yang menimpa m asyarakat tidak mampu. Perumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana kedudukan hukum pemberi bantuan hukum dalam pelaksanaan Undang - undang No. 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum di LKBH IAIN dan LKBH FPP dan bagaimana pelaksanaan bantuan hukum be rdasarkan Undang - undang No. 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum di LKBH IAIN dan LKBH FPP. Tujuan penelitian dari skripsi ini adalah untuk mengetahui kedudukan hukum pemberi bantuan hukum dalam pelaksanaan Undang - undang No. 16 tahun 2011 tentang bantuan hu kum di LKBH IAIN dan LKBH FPP dan untuk mengetahui pelaksanaan bantuan hukum berdasarkan Undang - undang No. 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum di LKBH IAIN dan LKBH FPP. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis y ang menggambarkan tentang peraturan hukum dalam konteks teori - teori hukum dan pelaksanaannya. Pada proses penelitian lapangan (field riset), penulis melakukan pengkajian tentang peraturan dan perundang - undangan, literatur, pemikiran para pakar hukum. Selan jutnya pada penelitian ini data - data yang ditemukan kemudian dianalisis secara induktif kualitatif agar data tersebut memiliki relevansi dengan kaedah - kaedah hukum yang berkaitan dengan isu - isu hukum yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini. Da ri penelitian ini dapat disimpulkan pertama Kedudukan bagi pemberi bantuan hukum di LKBH IAIN “SMH” Banten dan FPP Cilegon memiliki kedudukan yang sama dengan penegak hukum lainnya. Adanya undang - undang Bantuan hukum yang menjadi dasar bagi para mahasiswa hukum, dosen fakultas hukum untukmenjadi paralegal.Kedua Peran LKBH IAIN “SMH” Banten dan FPP Cilegon dalam menjalankan undang - undang no 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu telah dilaksanakan dengan baik oleh LKBH IAIN “ SMH” Banten dan FPP Cilegon. Karena pelaksanaan bantuan hukum yang mereka lakukan telah sesuai dengan undang - undang No 42 tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan bantuan hukum dan penyaluran anggaran bantuan hukum.

Tipe Item/Data: Skripsi/Tesis/Disertasi (Diploma atau S1)
Kata Kunci (keywords): Lembaga Bantuan Hukum
Subjek: 300 Ilmu Sosial, Sosiologi & Antropologi > 340 Hukum
Divisi: Fakultas Syari'ah > Hukum Tata Negara
User Penyetor: S.IIP AINUN NAJAH
Tanggal Disetorkan: 26 Mar 2018 09:12
Perubahan Terakhir: 15 Mar 2024 04:11
URI: http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/1951

Actions (login required)

Lihat Item Lihat Item

      is powered by EPrints 3 which is developed by the Islamic Institutional Repository UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. More information and software credits.