Miftahudin, Miftahudin (2026) Implikasi Undang Undang TNI No. 34 Tahun 2004 terhadap Sistem Kelembagaan Negara Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah. Diploma atau S1 thesis, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

	Teks S_HTN_221120031_Judul.pdf Download (330kB)
	Teks S_HTN_221120031_Lampiran Depan.pdf Download (3MB)
	Teks S_HTN_221120031_Bab I.pdf Download (426kB)
	Teks S_HTN_221120031_Bab II.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (308kB)
	Teks S_HTN_221120031_Bab III.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (390kB)
	Teks S_HTN_221120031_Bab IV.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (380kB)
	Teks S_HTN_221120031_Bab V.pdf Download (179kB)
	Teks S_HTN_221120031_Daftar Pustaka.pdf Download (381kB)

Abstrak

Berdasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, TNI direposisi sebagai alat pertahanan negara yang profesional dan tunduk pada supremasi sipil. Pada pelaksanaannya, Undang Undang TNI No. 34 Tahun 2004 telah mereformasi peran TNI dari dwifungsi ABRI menjadi fungsi tunggal, namun masih terdapat ambiguitas seperti dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP), lemahnya koordinasi antarlembaga, persistensi kultur dwifungsi, dan impunitas pelanggaran HAM yang melemahkan sistem kelembagaan negara. Perumusan masalah dari penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah pengaturan fungsi dan kedudukan TNI dalam Undang-Undang TNI No. 34 Tahun 2004? 2) Bagaimanakah implikasi Undang-Undang TNI No. 34 Tahun 2004 terhadap sistem kelembagaan negara Indonesia? 3) Bagaimanakah pandangan fiqh siyasah dusturiyah terhadap fungsi dan kedudukan TNI serta implikasinya terhadap sistem kelembagaan negara berdasarkan Undang-Undang TNI No. 34 Tahun 2004? Tujuan penelitian dari skripsi ini adalah untuk mengetahui pengaturan fungsi dan kedudukan TNI berdasarkan Undang-Undang TNI No. 34 Tahun 2004, menganalisis implikasi terhadap sistem kelembagaan negara Indonesia, dan mengetahui perspektif fiqh siyasah dusturiyah terhadap fungsi dan kedudukan TNI serta implikasinya terhadap sistem kelembagaan negara. Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan pendekatan interdisipliner. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (library research) dengan mengkaji dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, literatur fiqh siyasah, dan prinsip-prinsip hukum. Sementara teknik analisis data berupa analisis deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah 1) Pengaturan fungsi dan kedudukan TNI dalam Undang-Undang TNI No. 34 Tahun 2004 secara normatif mereposisi TNI sebagai alat pertahanan negara yang tunduk pada supremasi sipil, mencakup pemisahan peran politik dan militer serta mekanisme akuntabilitas melalui peran Presiden dan DPR. 2) Implikasi Undang-Undang TNI No. 34 Tahun 2004 terhadap sistem kelembagaan negara bersifat ambivalen, memperkuat supremasi sipil secara struktural namun menghadapi ketegangan implementatif seperti ambiguitas OMSP, lemahnya pengawasan, dan impunitas pelanggaran HAM. 3) Pandangan fiqh siyasah dusturiyah terhadap fungsi dan kedudukan TNI berdasarkan Undang-Undang TNI No. 34 Tahun 2004 secara konseptual selaras dengan prinsip dusturiyah (konstitusionalitas), tawazun al-quwwa (keseimbangan kekuasaan), syura (musyawarah), hisbah (pengawasan), dan maslahah 'ammah (kemaslahatan umum), Namun, implementasi belum maksimal karena ambiguitas normatif, lemahnya mekanisme pengawasan, persistensi kultur militer, dan kurangnya political will sipil.

Tipe Item/Data:	Skripsi/Tesis/Disertasi (Diploma atau S1)
Kata Kunci (keywords):	Tentara Nasional Indonesia, Undang-Undang TNI No. 34 Tahun 2004, Fiqh Siyasah Dusturiyah
Subjek:	300 Ilmu-ilmu Sosial > 340 Hukum > 343 Militer, pajak, perdagangan & industri hukum > 343.01 Hukum Militer, Pertahanan dan Veteran
Divisi:	Fakultas Syari'ah > Hukum Tata Negara
User Penyetor:	SIP irfan chudri halim
Tanggal Disetorkan:	24 Aug 2026 02:40
Perubahan Terakhir:	24 Aug 2026 06:17
URI:	http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/19131

Actions (login required)

Lihat Item