Putri, Natasya Rusiana (2025) Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap peran PTUN dalam mewujudkan Pemerintahan yang Baik pasca UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Studi Kasus PTUN Serang). Diploma atau S1 thesis, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

	Teks S_HTN_211120122_Judul.pdf Download (251kB)
	Teks S_HTN_211120122_Lampiran Depan.pdf Download (594kB)
	Teks S_HTN_211120122_Bab I.pdf Download (484kB)
	Teks S_HTN_211120122_Bab II.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (569kB)
	Teks S_HTN_211120122_Bab III.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (498kB)
	Teks S_HTN_211120122_Bab IV.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (426kB)
	Teks S_HTN_211120122_Bab V.pdf Download (211kB)
	Teks S_HTN_211120122_Daftar Pustaka.pdf Download (351kB)

Abstrak

Di Indonesia, sebagai negara yang berlandaskan hukum, memberikan arahan kepada pejabat administrasi negara dalam melaksanakan fungsi mereka, yaitu harus sesuai dengan peraturan yang ada dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Namun, pada kenyataannya hal ini terkadang dilanggar oleh pejabat pemerintah, yang mengakibatkan penyalahgunaan wewenang. UU No. 30 Tahun 2014 berfungsi sebagai alat uji bagi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap objek gugatan. Oleh karena itu, setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, sangat penting untuk memperkuat fungsi Pengadilan Administrasi dalam mengawasi tindakan pemerintah demi tercapainya good governance di Indonesia. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Peran PTUN dalam Mewujudkan Pemerintahan yang baik? 2) Bagaimana peran Peradilan Tata Usaha Negara Serang dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) pasca Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan? Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqih siyasah terhadap peran PTUN dalam mewujudkan Pemerintahan yang baik. 2) Untuk mengetahui bagaimana peran Peradilan Tata Usaha Negara dalam mewujudkan Pemerintahan yang baik (Good Governance) pasca Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Dengan lokasi penelitian di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur dan doktrin hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) PTUN berperan sejalan dengan konsep fiqih siyasah dalam memastikan kebijakan dan tindakan pejabat pemerintahan tetap sesuai hukum serta prinsip pemerintahan yang baik. 2) PTUN Serang melaksanakan peran dan fungsinya berdasarkan ketentuan perundang undangan yang berlaku, khususnya setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang memperluas fungsi PTUN tidak hanya sebagai lembaga penyelesai sengketa administrasi, tetapi juga sebagai pengawas terhadap pelaksanaan kewenangan pemerintahan.

Tipe Item/Data:	Skripsi/Tesis/Disertasi (Diploma atau S1)
Kata Kunci (keywords):	PTUN , Pemerintahan Yang Baik, UU No. 30 Tahun 2014, Fiqih Siyasah.
Subjek:	2x4 Fiqh
Divisi:	Fakultas Syari'ah > Hukum Tata Negara
User Penyetor:	SIP irfan chudri halim
Tanggal Disetorkan:	11 Aug 2026 04:15
Perubahan Terakhir:	11 Aug 2026 04:16
URI:	http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/19062

Actions (login required)

Lihat Item