Fadhilla, Fuzi Ayu (2025) Pembatalan Perkawinan Terhadap Poligami Tanpa Izin Suami Yang telah Meninggal (Studi Analisis Putusan Nomor 5246/Pdt.G/2023/PA. Tgrs). Diploma atau S1 thesis, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

	Teks S_HKI_211110068_Judul.pdf Download (375kB)
	Teks S_HKI_211110068_Lampiran Depan.pdf Download (924kB)
	Teks S_HKI_211110068_Bab I.pdf Download (339kB)
	Teks S_HKI_211110068_Bab II.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (326kB)
	Teks S_HKI_211110068_Bab III.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (300kB)
	Teks S_HKI_211110068_Bab IV.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (322kB)
	Teks S_HKI_211110068_Bab V.pdf Download (152kB)
	Teks S_HKI_211110068_Daftar Pustaka.pdf Download (185kB)

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik poligami yang dilakukan tanpa izin dari istri pertama dan tanpa persetujuan Pengadilan Agama, yang baru diketahui setelah suami meninggal dunia. Kasus ini menimbulkan persoalan hukum terkait keabsahan pernikahan kedua dan potensi pembatalan perkawinan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Studi ini difokuskan pada analisis Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 5246/Pdt.G/2023/PA.Tgrs yang memuat permohonan pembatalan perkawinan oleh istri pertama terhadap pernikahan suaminya dengan perempuan lain. Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup dasar hukum yang digunakan dalam putusan No. 5426/Pdt.G/2023/PA.Tgrs, pertimbangan hakim dalam memutuskan pembatalan perkawinan, dan akibat hukum dari pembatalan perkawinan bagi pihak yang terlibat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan dalam putusan No. 5426/Pdt.G/2023/PA.Tgrs, mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan pembatalan perkawinan, dan mengetahui konsekuensi hukum bagi pihak yang terlibat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (library research), yang mengandalkan studi pustaka dan analisis terhadap data sekunder, khususnya putusan pengadilan yang diperoleh dari Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permohonan pembatalan perkawinan dalam putusan No. 5246/Pdt.G/2023/PA.Tgrs dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) karena dianggap cacat formil, di mana permohonan tidak memungkinkan lagi untuk dilakukan pembatalan secara prosedural. Putusan ini menegaskan bahwa kewenangan dan kelengkapan prosedur dalam pengajuan pembatalan perkawinan merupakan aspek penting dalam keabsahan permohonan. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam penguatan pemahaman tentang batas batas kewenangan hukum dalam pembatalan perkawinan poligami tanpa izin, serta pentingnya keadilan prosedural dalam sistem hukum keluarga di Indonesia.

Tipe Item/Data:	Skripsi/Tesis/Disertasi (Diploma atau S1)
Kata Kunci (keywords):	Pembatalan, Perkawinan, Poligami, Putusan.
Subjek:	2x4 Fiqh > 2x4.3 Hukum Perkawinan / Munakahat > 2x4.33 Putusnya perkawinan
Divisi:	Fakultas Syari'ah > Hukum Keluarga Islam
User Penyetor:	SIP irfan chudri halim
Tanggal Disetorkan:	06 Aug 2026 01:38
Perubahan Terakhir:	12 Aug 2026 04:04
URI:	http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/19005

Actions (login required)

Lihat Item