Patimah, Patimah (2025) Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XXI/2023 Tentang Larangan Perangkat Desa Menjadi Anggota Partai Politik Perspektif Fiqh Siyasah. Diploma atau S1 thesis, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

	Teks S_HTN_211120018_COVER.pdf Download (292kB)
	Teks S_HTN_211120018_LAMPIRAN DEPAN.pdf Download (1MB)
	Teks S_HTN_211120018_BAB I.pdf Download (490kB)
	Teks S_HTN_211120018_BAB II.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (520kB)
	Teks S_HTN_211120018_BAB III.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (565kB)
	Teks S_HTN_211120018_BAB IV.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (733kB)
	Teks S_HTN_211120018_BAB V.pdf Download (302kB)
	Teks S_HTN_211120018_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (440kB)

Abstrak

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XXI/2023 melarang perangkat desa menjadi anggota partai politik. Kajian terhadap putusan ini relevan dianalisis melalui perspektif Fiqih Siyasah yang menekankan prinsip keadilan, kemashlahatan, dan pencegahan kerusakan dalam tata kelola pemerintahan. Perumusan masalahnya adalah: (1) Apa Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU- XXI/2023 mengenai Larangan Perangkat Desa Menjadi Anggota Partai Politik? (2) Bagaimana Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XXI/2023 mengenai Larangan Perangkat Desa Menjadi Anggota Partai Politik? Tujuan Penelitian: (1) menganalisis mengenai Pertimbangan Hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XXI/2023 yang berkaitan dengan Larangan Perangkat Desa Menjadi Anggota Partai Politik, (2) Untuk menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XXI/2023 mengenai Larangan Perangkat Desa Menjadi Anggota Partai Politik dari sudut pandang Fiqh Siyasah. Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (Library Research). Kemudian menggunakan pendekatan Yuridis Normatif. Mahkamah menolak permohonan uji materi Pasal 51 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa karena norma tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945. Perspektif Fiqh Siyasah, Putusan MK 76/PUU-XXI/2023 mendukung larangan Perangkat Desa menjadi anggota partai politik

Tipe Item/Data:	Skripsi/Tesis/Disertasi (Diploma atau S1)
Kata Kunci (keywords):	Netralitas Perangkat Desa, Demokrasi Konstitusional, Fiqh Siyasah.
Subjek:	300 Ilmu-ilmu Sosial > 340 Hukum > 342 Hukum Tata Negara
Divisi:	Fakultas Syari'ah > Hukum Tata Negara
User Penyetor:	S.E. Amelia Nurazizah Wijaya
Tanggal Disetorkan:	24 Jul 2026 04:14
Perubahan Terakhir:	24 Jul 2026 04:14
URI:	http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/18914

Actions (login required)

Lihat Item