Dwiyanti, Ririn Putri (2025) Status Harta Bawaan Pasca Terjadinya Perceraian Perspektif Undang-Undang No.16 Tahun 2019 (Studi Kasus di Desa Tegal Kunir Lor Kecamatan Mauk Kabupaten Tanggerang-Banten). Diploma atau S1 thesis, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

	Teks S_HES_211110106_COVER.pdf Download (76kB)
	Teks S_HES_211110106_LAMPIRAN DEPAN.pdf Download (803kB)
	Teks S_HES_211110106_BAB I.pdf Download (359kB)
	Teks S_HES_211110106_BAB II.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (325kB)
	Teks S_HES_211110106_BAB III.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (289kB)
	Teks S_HES_211110106_BAB IV.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (361kB)
	Teks S_HES_211110106_BAB V.pdf Download (32kB)
	Teks S_HES_211110106_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (152kB)

Abstrak

Persengketaan harta bawaan pasca perceraian sering kali menjadi babak baru yang tak kalah sengit dibanding proses perceraiannya sendiri. Dalam banyak kasus seperti yang terjadi di Desa Tegal Kunir Lor, batas antara harta bersama dan harta bawaan menjadi kabur, terutama ketika harta bawaan telah bercampur atau dimanfaatkan bersama selama masa pernikahan. Konflik ini tidak hanya berdampak pada pasangan yang bercerai, tetapi juga dapat menyeret pihak ketiga, termasuk anak-anak dan ahli waris. Oleh karna itu ketentuan dan kedudukan harta bawaan berbeda dengan harta Bersama. Namun demikian masih saja ditemukan orang yang menganggap bahwa harta bawaan yang dibawa kedalam pernikahan mejadi bagian dari harta Bersama. Tulisan ini mengangkat dinamika kompleks dalam pembagian harta bawaan setelah perceraian, menelusuri celah hukum, dan peran pembuktian kepemilikan. Be.rangkat dari proble.matika te.rse.but pe.nulis me.rumuskan pe.rmasalahan yang akan dibahas, yaitu: 1. Bagaimana pe.mbagian dan status harta bawaan pasca te.rjadinya pe.rce.raian di de.sa Te.gal Kunir Lor? 2. Bagaimana tinjauan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 te.ntang pe.mbagian harta pasca te.rjadinya pe.rce.raian? Adapun tujuan yang he.ndak dicapai antara lain: 1. Untuk me.nge.tahui pe.mbagian dan status harta bawaan pasca te.rjadinya pe.rce.rian di de.sa Te.gal Kunir Lor 2. Untuk me.nge.tahui Tinjauan Undang-undang No.16 Tahun 2019 te.ntang pe.mbagian harta pasca te.rjadinya pe.rce.raian. Dalam pe.ne.litian ini pe.nulis me.nggunakan pe.ne.litian kualitatif de.ngan je.nis pe.ne.litian lapangan, dalam pe.nde.katan pe.ne.litian pe.nulis me.nggunakan pe.nde.katan yuridis e.mpiris yang be.rsifat de.skriptif. Te.knik pe.ngumpulan data me.nggunakan obse.rvasi, wawancara, dan dokume.ntasi, se.dangkan te.knik pe.ngolahan data me.nggunakan ve.rifikasi data, pe.narikan ke.simpulan, dan pe.nyajian data. Ke.simpulan yang dapat diambil dari skripsi ini adalah: 1. Pembagian dan status harta bawaan pasca perceraian di Desa Tegal Kunir Lor kebanyakan dibagi rata sama halnya dengan harta bersama mengunakan system musyawarah dari pada harus dibawa ke Pengadilan Agama, karna mayoritas masyarakat ce.nde.rung me.nganggap bahwa se.gala harta yang dike.lola be.rsama se.lama pe.rnikahan otomatis me.njadi milik be.rsama, tanpa me.mahami asal-usul dan status hukum pe.role.hannya. 2. Menurut tinjauan Undang-Undang harta bawaan te.tap me.rupakan hak pribadi masing-masing suami atau istri, dan tidak dapat dibagi dalam pe.rce.raian, ke.cuali te.rdapat pe.rjanjian pe.rkawinan atau bukti pe.ncampuran se.cara sah. Ke.te.ntuan ini te.lah diatur se.cara je.las dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019.

Tipe Item/Data:	Skripsi/Tesis/Disertasi (Diploma atau S1)
Kata Kunci (keywords):	Harta Bawaan, Pe.rce.raian, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019.
Subjek:	2x4 Fiqh > 2x4.3 Hukum Perkawinan / Munakahat
Divisi:	Fakultas Syari'ah > Hukum Keluarga Islam
User Penyetor:	S.E. Amelia Nurazizah Wijaya
Tanggal Disetorkan:	07 Aug 2025 07:28
Perubahan Terakhir:	07 Aug 2025 07:28
URI:	http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/17279

Actions (login required)

Lihat Item