KHUZAIMAH, SITI (2018) Pengaruh Alokasi Pro-poor Budget Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Banten Ditinjau Dari Ekonomi Syariah. Diploma atau S1 thesis, Universitas Islam Negeri "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten.
|
Teks (LAMPIRAN DEPAN)
BAGIAN DEPAN SKRIPSI FIN.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (470kB) | Pra Tinjau |
|
|
Teks (BAB I)
BAB I SKRIPSI FIN.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (378kB) | Pra Tinjau |
|
|
Teks (BAB II)
BAB II SKRIPSI FIN.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (388kB) | Pra Tinjau |
|
|
Teks (BAB III)
BAB III SKRIPSI FIN.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (185kB) | Pra Tinjau |
|
|
Teks (BAB V)
BAB V SKRIPSI FIN.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (93kB) | Pra Tinjau |
|
|
Teks (DAFTAR PUSTAKA)
DAFTAR PUSTAKA HIME.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (139kB) | Pra Tinjau |
Abstrak
Pro - Poor Budget didefinisikan sebagai anggaran yang dib uat untuk mengakomodasi kepentingan kelompok miskin . Anggaran pro poor secara filosofis relevan secara konstitusional. Karena konstitusi secara jelas memberikan amanat terhadap negara untuk menjalankan fungsi - fungsi yang memajukan kesejahteraan umum, mence rdaskan kehidupan bangsa, menciptakan keamanan dan perdamaian, menjamin hak - hak dasar warga negara, dan memberikan perlindungan kepada fakir miskin . Selain menya takan keberpihakan terhadap terhadap mustadh’afin (yang meliputi kaum fakir dan miskin), Islam sendiri memiliki prinsip - prinsip strategi penanggulangan kemiskinan terkait dengan kebijakan publik yang dapat dijadikan acuan bagi program pengentasan kemiskinan . Dengan menerapak a n pro poor budget , upaya penanggulangan kemiskinan menjadi lebih fokus dan transparan . IPM sebagai alat ukur keberhasilan pembangunan memiliki makna yang sangat luas dalam kehidupan manusia, mencerminkan status kemampuan dari manusia itu sendiri yang diukur dari tiga dimensi, yaitu: 1) umur panjang dan sehat yang mengukur peluang hidup, 2) berpengetahuan dan berketarampilan, serta 3) akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup layak . Dengan latar belakang di atas, maka masalah yang diteliti dapat dirumuskan: Aapakah arah kebijakan dalam penggunaan APBD pemerintah Provinsi Banten telah mengarah pada kebijakan anggaran Pro - Poor ? Berapa besar kenaikan/penurunan perubahan anggaran belanja langsung kesehatan dan pendidikan Provinsi Banten setiap tahun anggaran? Adakah Pengaruh belanja langsung kesehatan terh adap tingkat IPM provinsi Banten? Adapun tujuannya yaitu untuk mengetahui arah kebijakan pemerintah provinsi Banten, menganalisa berapa besar alokasi riil APBD untuk belanja langsung kesehatan dan pendidikan, dan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaru h antara belanja langsung kesehatan dan pendidikan terhadap peningkatan IPM provinsi Banten. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data berupa pengkajian dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan menggunakan analisis regresi linier berganda.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja langsung pendidikan dan kesehatan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat IPM provinsi Banten sebesar 48% .
| Tipe Item/Data: | Skripsi/Tesis/Disertasi (Diploma atau S1) |
|---|---|
| Kata Kunci (keywords): | INDEKS PEMBANGUNAN |
| Subjek: | 300 Ilmu Sosial, Sosiologi & Antropologi > 330 Ekonomi |
| Divisi: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Ekonomi Syari'ah |
| User Penyetor: | S.IIP AINUN NAJAH |
| Tanggal Disetorkan: | 01 Feb 2018 02:13 |
| Perubahan Terakhir: | 01 Feb 2018 02:13 |
| URI: | http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/1703 |
Actions (login required)
 |
Lihat Item |