Inayah, Nur (2018) Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/PUU-XIII/2015 tentang Syarat Calon Kepala Desa dan Perangkat Desa. Diploma atau S1 thesis, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Pra Tinjau	Teks (COVER) 1 COVER SKRIPSI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (260kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks (ABSTRAK) 3 ABSTRAK.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (88kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks (BAB I) bab I.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (326kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks (BAB II) BAB II.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (283kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks (BAB III) BAB III (Recovered).pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (209kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks (BAB V) BAB V.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (88kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (164kB) | Pra Tinjau

Abstrak

Ketentuan Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf a dan huruf c tidak memberikan kesempatan yang adil kepada warga negara yang ingin men jadi kepala desa, karena mensyaratkan calon kepala desa dan calon perangkat desa harus terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran. Hal ini yang dinilai oleh Pemohon memperberat calon p erse orangan untuk maju dalam pilkad es . Sehingga Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya dan mengajukan uji materi pasal tersebut terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi . Rumusan masalah penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana pertimbangan H akim Mahkamah Konstitusi dalam menetapkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128 /PUU - XIII/2015 ? dan 2. Bagaimana Akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi terhadap penyelenggaraan Syarat Calon kepala desa dan Perangkat Desa ? Tujuan penelitian yaitu: 1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan putusan terkait dengan putusan MK Nomor 128/PUU - XIII/2015 dan 2. Untuk mengeta hui Akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi terhadap penyelenggaraan Syarat Calon kepala desa dan Perangkat D esa . Penelitian ini mer upakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pen elitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang - undangan ( Statute Approach) dan pendekatan kasus ( Case Ap p roach ) . Jenis data yang d igunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah komparatif/komparasi yaitu pendekatan dengan membandingkan undang - undang suatu negara dengan undang - undang dari negara lain mengenai hal yang sama . Kesimpula n penelitian ini adalah: pertama, pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi menyimpulkan bahwa Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c sekalipun memberikan kepastian hukum namun mengabaikan keadilan sehingga dapat menghambat pemenuhan prinsip persamaan dalam hadap an hukum . Sehingga bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Perangkat Desa tanpa mensyaratkan har us berdomisili di desa setempat paling ku rang 1 tahun. Kedua, Akibat hukum putusan MK terhadap penyelenggaraan syarat calon kepala desa dan perangkat desa dinyatakan bertentangan dengan Undang - Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, yaitu sepanjang dimaknai lain selain yang secara eksplisit tersurat dalam norma a quo .

Tipe Item/Data:	Skripsi/Tesis/Disertasi (Diploma atau S1)
Kata Kunci (keywords):	Mahkamah Konstitusi
Subjek:	300 Ilmu Sosial, Sosiologi & Antropologi > 340 Hukum
Divisi:	Fakultas Syari'ah > Hukum Tata Negara
User Penyetor:	S.IIP AINUN NAJAH
Tanggal Disetorkan:	19 Jan 2018 01:30
Perubahan Terakhir:	15 Mar 2024 04:14
URI:	http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/1581

Actions (login required)

Lihat Item