Anita, Nita (2024) Peran Pemerintah Terhadap Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Pasir Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah (Analisis UU No. 32 Tahun 2009 Studi Kasus di Kelurahan Bagendung). Diploma atau S1 thesis, UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten.

Pra Tinjau	Teks S_HTN_201120087_Cover.pdf Download (226kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks S_HTN_201120087_Lampiran Depan.pdf Download (739kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks S_HTN_201120087_Bab I.pdf Download (617kB) | Pra Tinjau
	Teks S_HTN_201120087_Bab II.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (561kB)
	Teks S_HTN_201120087_Bab III.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (316kB)
	Teks S_HTN_201120087_Bab IV.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (597kB)
Pra Tinjau	Teks S_HTN_201120087_Bab V.pdf Download (372kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks S_HTN_201120087_Daftar Pustaka.pdf Download (405kB) | Pra Tinjau

Abstrak

Skripsi ini merupakan hasil penelitian yang dilatarbelakangi oleh banyaknya kerusakan alam yang terjadi akibat ulah tangan manusia. Seperti yang terjadi di wilayah Bagendung ini. Akibat suatu kegiatan perusahaan pertambangan/galian pasir tidak sedikit warga masyarakat yang kemudian mengeluhkan dampak yang ditimbulkannya. Seperti polusi udara yang kian terasa, kerusakan infrastruktur dan lain sebagainya. Dalam hal ini pemerintah daerah memiliki tugas dan perannya dalam hal pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Berkaitan dengan ini penulis tertarik untuk meneliti bagaimana peran pemerintah terkait kebijakan berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 terhadap dampak kerusakan lingkungan yang terjadi akibat pertambangan pasir, lalu bagaimana analisis siyasah dusturiyah-nya. Dengan begitu tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui peran pemerintah terkait kebijakan berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009. Mempertajam analisis penelitian ini menggunakan grand theory (teori pemerintahan dan kebijakan), middle theory (teori lingkungan hidup dan perundang-undangan), applied theory (sosiologi hukum dan siyasah dusturiyah). Adapun metode yang digunakan ialah kualitatif empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah terkait kebijakan dalam hal terjadinya dampak kerusakan lingkungan akibat kegiatan dan/atau usaha tambang pasir oleh beberapa perusahaan tambang pasir di Kelurahan Bagendung Kecamatan Cilegon Kota Cilegon, dalam hal ini sudah mengupayakan untuk melaksanakan tugas dan perannya terkait pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2009, meskipun terdapat beberapa hambatan yang kemudian menjadikan hak-hak atas lingkungan yang sehat juga baik itu belum dapat sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat sekitar. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya warga masyarakat yang merasakan dampak akibat kegiatan dan/atau usaha tambang pasir di wilayah Bagendung. Kemudian berdasarkan fiqh siyasah dusturiyah-nya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan peraturan daerah mengenai pengendalian pencemaran/perusakan lingkungan serta peran pemerintah apabila dilihat dalam Al-sulthah al-tanfidziyyah-nya sudah sesuai dengan syariat. Dimana peraturan dan peran pemerintah yang mengedepankan kemaslahatan ummat dan menjunjung hak asasi manusia dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memberikan keleluasaan kepada masyarakat untuk turut berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Tipe Item/Data:	Skripsi/Tesis/Disertasi (Diploma atau S1)
Kata Kunci (keywords):	Peran Pemerintah, Kebijakan, Dampak Kerusakan Lingkungan
Subjek:	300 Ilmu Sosial, Sosiologi & Antropologi > 360 Sosial masalah & layanan sosial > 363 Masalah sosial lain & jasa > 363.7 Permasalahan Lingkungan > 363.73 Masalah Pencemaran Lingkungan, Polusi
Divisi:	Fakultas Syari'ah > Hukum Tata Negara
User Penyetor:	S.S.I Fadhilah Nurinsani Hidayat
Tanggal Disetorkan:	12 Sep 2024 14:59
Perubahan Terakhir:	12 Sep 2024 14:59
URI:	http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/15217

Actions (login required)

Lihat Item