Ihsan, Hafidz Kaffahul (2024) Analisis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Implementasi pada Badan Narkotika Nasional Kota Tangerang). Diploma atau S1 thesis, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Pra Tinjau	Teks S_HTN_201120098_COVER.pdf Download (385kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks S_HTN_201120098_LAMPIRAN DEPAN.pdf Download (779kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks S_HTN_201120098_BAB I.pdf Download (691kB) | Pra Tinjau
	Teks S_HTN_201120098_BAB II.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (605kB)
	Teks S_HTN_201120098_BAB III.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (357kB)
	Teks S_HTN_201120098_BAB IV.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (644kB)
Pra Tinjau	Teks S_HTN_201120098_BAB V.pdf Download (115kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks S_HTN_201120098_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (319kB) | Pra Tinjau

Abstrak

Narkoba merupakan salah satu permasalahan terbesar yang di alami oleh setiap negara dan merupakan kejahatan dari Extra Ordinary Crime, yang dimana penyebaran itu bukan hanya sebatas di kota-kota metropolitan saja, akan tetapi telah sampai ke wilayah-wilayah terpencil. Narkoba juga tidak mengetahui umur ataupun jenis gender, tidak hanya menimpa manusia dewasa saja, bahkan generasi dibawah umur menjadi sasaran utamanya. Jika melihat dari meningkatnya kasus isu penyalahgunaan narkoba di Indonesia, dengan jumlah kasus yang terus meningkat, maka jelas bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak membagikan dampak efek jera bagi pengguna atau pengedar narkoba. Maka dicermati, sistem hukum yang ada di Indonesia sangat buruk pengaturannya dan berdampak besar terhadap peningkatan kasus penyalahgunaan narkoba setiap tahunnya. Seperti halnya lembaga yang berwenang, yakni Badan Narkotika Nasional (BNN) dan berkoordinasi dengan kepala kepolisian republik indonesia, tampak selektif dalam menjalankan tugasnya.Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana Implementasi undang-undang nomor 35 tahun 2009 terhadap pencegahan dan penanggulangan pemberantasan narkotika di Badan Nasional Narkotika kota Tangerang. 2. Bagaimana kewenangan BNN Kota Tangerang dalam pencegahan dan pemberantasan narkotika menurut perspektif siyasah dusturiyah. Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah 1. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terhadap pencegahan dan penanggulangan pemberantasan narkotika di BNN Kota Tangerang. 2. Untuk memahami perspektif siyasah dusturiyah terhadap kewenangan BNN Kota Tangerang dalam pencegahan dan pemberantasan narkotika. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah menggunakan jenis penelitian lapangan (field research), dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer di dapatkan dari wawancara sedangkan data sekunder didapatkan dari buku, jurnal, internet dan skripsi terdahulu. Dari penelitian skripsi ini dapat disimpulkan: 1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di BNN Kota Tangerang sudah menerapkan prinsip-prinsip kerja dan norma- norma yang selaras dengan program P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba), maka untuk itu telah disusun berdasarkan bidang masing-masing, Bidang pencegahan melaksanakan pencegahan penyalahgunaan narkoba dengan cara sosialisasi bahaya narkoba kepada masyarakat dan test urine, bidang pemberantasan melaksanakan penanggulangan pemberantasan penyalahgunaan narkoba dengan cara penindakan, penangkapan, dan pemusnahan narkotika. Untuk bidang rehabilitasi melaksanakan pencegahan dengan cara melakukan pengobatan (rehab) terhadap pecandu narkoba. 2. Kewenangan BNN Kota Tangerang dalam menegakan hukum terhadap penindakan peredaran narkotika bila ditinjau dalam fiqih siyasah dusturiyah, dengan menilik berdasarkan fakta sejarah dimana masyarakat madinah menyerahkan tonggak kepemimpinan kepada Nabi Muhammad SAW dan dimulailah pemerintahan nabi Muhammad dalam menerapkan sistem hukum islam, pada masa pemerintahan amir al-mukminim terjadi perluasan dan pembentukan lembaga yang diantaranya lembaga (diwan al-ahdath) merupakan lembaga kepolisian, dan lembaga peradilan yaitu (al-Qady). Lembaga tersebut adalah lembaga yang berwenang dalam menjalankan tugas untuk keamanan dan ketertiban masyarakat

Tipe Item/Data:	Skripsi/Tesis/Disertasi (Diploma atau S1)
Kata Kunci (keywords):	Narkotika, Implementasi, BNN Kota Tangerang, Siyasah Dusturiyah
Subjek:	300 Ilmu Sosial, Sosiologi & Antropologi > 340 Hukum > 345 Pidana Hukum
Divisi:	Fakultas Syari'ah > Hukum Tata Negara
User Penyetor:	S.E. Amelia Nurazizah Wijaya
Tanggal Disetorkan:	11 Jul 2024 04:16
Perubahan Terakhir:	11 Jul 2024 04:16
URI:	http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/14853

Actions (login required)

Lihat Item