Riyadussolihin, Wildan (2024) Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Pembagian Gaji Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menceraikan Istri (Studi Pasal 8 PP Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS). Diploma atau S1 thesis, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Pra Tinjau	Teks S_HKI_181110103_COVER.pdf Download (27kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks S_HKI_181110103_LAMPIRAN DEPAN.pdf Download (341kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks S_HKI_181110103_BAB I.pdf Download (345kB) | Pra Tinjau
	Teks S_HKI_181110103_BAB II.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (234kB)
	Teks S_HKI_181110103_BAB III.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (484kB)
	Teks S_HKI_181110103_BAB IV.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (375kB)
Pra Tinjau	Teks S_HKI_181110103_BAB V.pdf Download (198kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks S_HKI_181110103_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (210kB) | Pra Tinjau

Abstrak

Kewajiban bagi suami untuk memberikan mut’ah dan nafkah selama masa iddah kepada istri yang diceraikannya merupakan konsekuensi hukum dari perceraian khususnya cerai talak. Adapun bagi mantan suami yang berprofesi PNS terdapat aturan tambahan khusus yaitu kewajiban memberikan sebagian gaji bagi PNS pria untuk mantan istrinya yang diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS. Perumusan masalah dari penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kewajiban pemberian nafkah bagi suami yang menceraikan istri, 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS. Tujuan dari penelitian ini yaitu: 1. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap kewajiban pemberian nafkah bagi suami yang menceraikan istri. 2. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian kualitatif dengan jenis kepustakaan, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, dan teknik analisis yang digunakan ialah analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini yaitu: 1. Dalam hukum Islam, konsekuensi bagi suami terhadap istri yang diceraikannya ialah wajib bagi suami untuk memberikan mut’ah, serta memberikan nafkah dan tempat tinggal selama istri yang diceraikannya menjalani masa iddah, dengan besaran yang sesuai atas kemampuan suami. 2. Kewajiban bagi mantan suami yang berprofesi sebagai PNS untuk membagikan sebagian gajinya dengan besaran setengah maupun sepertiga gajinya kepada istri yang diceraikan, hingga mantan istrinya melakukan pernikahan kembali yang diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS bertolak belakang dengan hukum Islam, karena aturan tersebut tidak memperhatikan kemaslahatan mantan suami yang berprofesi sebagai PNS.

Tipe Item/Data:	Skripsi/Tesis/Disertasi (Diploma atau S1)
Kata Kunci (keywords):	-
Subjek:	2x4 Fiqh > 2x4.3 Hukum Perkawinan / Munakahat > 2x4.36 Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Islam
Divisi:	Fakultas Syari'ah > Hukum Keluarga Islam
User Penyetor:	S.S.I Fadhilah Nurinsani Hidayat
Tanggal Disetorkan:	06 Jun 2024 07:47
Perubahan Terakhir:	06 Jun 2024 07:47
URI:	http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/14644

Actions (login required)

Lihat Item