Setiandari, Dwi (2023) Pemikiran Snouck Hurgronje Terhadap Kedudukan Het Kantoor Voor Inlandsche Zaken Dalam Pemerintahan Hindia Belanda Tahun 1899-1942 M. Diploma atau S1 thesis, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Pra Tinjau	Teks S_SPI_181350057_Cover.pdf Download (202kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks S_SPI_181350057_Lampiran Depan.pdf Download (652kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks S_SPI_181350057_BAB I.pdf Download (374kB) | Pra Tinjau
	Teks S_SPI_181350057_BAB II.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (481kB)
	Teks S_SPI_181350057_BAB III.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (619kB)
	Teks S_SPI_181350057_BAB IV.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (480kB)
Pra Tinjau	Teks S_SPI_181350057_BAB V.pdf Download (296kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks S_SPI_181350057_Daftar Pustaka.pdf Download (1MB) | Pra Tinjau

Abstrak

Politik Islam Hindia Belanda adalah kebijakan pemerintah Hindia Belanda dalam mengelola masalah-masalah Islam di Indonesia, dengan tokoh utama dan peletak dasarnya yaitu Snouck Hurgronje. Dengan begitu pemerintah Belanda mengeluarkan serangkaian kebijakan yang dimaksudkan untuk meningkatkan saling pengertian antara pemerintah kolonial dan masyarakat melalui formulasi kebijakan Islam. Untuk mendukung hal tersebut atas saran Snouck Hurgronje pemerintah Hindia Belanda membentuk sekaligus menjadikan Snouck Hurgronje sebagai Aidviseur di Kantor Urusan Pribumi (Het Kantoor Voor Inlandsche Zaken) pada tahun 1899 M, yang menjadi naungan dari seluruh kebijakan hukum Islam yang dikeluarkan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut (1) Bagaimana keadaan Islam dan kebijakan kolonialisme? (2) Bagaimana pemikiran Snouck Hurgronje terkait politik kolonial Belanda terhadap Islam? (3) Bagaimana kedudukan Het Kantoor Voor Inlansche Zaken dalam pemerintahan Hindia Belanda tahun 1899-1942 M? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui keadaan Islam dan kebijakan kolonialisme. (2) Untuk mengetahui tentang pemikiran Snouck Hurgronje terkait politik kolonial Belanda terhadap Islam. (3) Untuk mengetahui kedudukan Het Kantoor Voor Inlandsche Zaken dalam pemerintahan Hindia Belanda tahun 1899-1942 M. Dalam penelitian ini penulis menggunkan metode penelitian sejarah yang meliputi: heuristik (pengumpulan sumber), verifikasi (kritik sumber), interpretasi (penafsiran sumber), dan historiografi (penulisan sejarah). Berdasarkan hasil pembahasan skrispsi ini, dapat disimpulkan bahwa: Islam memberikan dampak yang sangat signifikan bagi masyarakat Indonesia, terlebih terhadap kedudukan pemerintah Belanda di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah Belanda mengeluarkan kebijakan dalam menangani masalah Islam di Hindia Belanda, yang dikenal dengan istilah politik Islam. dimana Snouck Hurgronje sebagai peletak dasar politik Islam, dan menjelaskan konsep Islam politiknya menjadi tiga yaitu bidang agama murni atau ibadah, bidang sosial kemasyarakatan serta bidang politik. Kemudian Tahun 1899 M., Pemerintah Hindia Belanda atas saran Snouck Hurgronje mendirikan Het Kantoor Voor Inlandsche Zaken (Kantor Urusan Pribumi), dan Snouck Hurgronje di angkat menjadi Adviseur (penasehat) di Het Kantoor Voor Inlandsche Zaken, oleh pemerintah Hindia Belanda. Kantor ini sebagai wadah untuk menjalankan kebijakan-kebijakan politik Islam Snouck Hurgronje. Berdirinya Het Kantoor Voor Inlandsche Zaken berfungsi sebagai motor penggerak kebijakan dalam mengurusi masalah pribumi khususnya yang terkait dengan Islam.

Tipe Item/Data:	Skripsi/Tesis/Disertasi (Diploma atau S1)
Kata Kunci (keywords):	Politik Islam, Snouck Hurgronje, Kantor Urusan Pribumi
Subjek:	900 Sejarah > 907 Education, research & related topics
Divisi:	Fakultas Ushuluddin dan Adab > Sejarah Peradaban Islam
User Penyetor:	S.Hum Prihantini Noor Akmalia
Tanggal Disetorkan:	03 Okt 2023 02:01
Perubahan Terakhir:	03 Okt 2023 02:01
URI:	http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/13355

Actions (login required)

Lihat Item