Rahayu, Ayu (2023) Hukum Perkawinan Suami Mafqud berdasarkan KHI Pasal 116 dan KUH Perdata Pasal 209 (Studi Komparatif). Diploma atau S1 thesis, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
|
Teks
S_HKI_191110016_Cover.pdf Download (102kB) | Pra Tinjau |
|
|
Teks
S_HKI_191110016_Lampiran Depan.pdf Download (455kB) | Pra Tinjau |
|
|
Teks
S_HKI_191110016_Bab I.pdf Download (337kB) | Pra Tinjau |
|
Teks
S_HKI_191110016_Bab II.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (424kB) |
||
Teks
S_HKI_191110016_Bab III.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (320kB) |
||
Teks
S_HKI_191110016_Bab IV.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (300kB) |
||
|
Teks
S_HKI_191110016_Bab V.pdf Download (164kB) | Pra Tinjau |
|
|
Teks
S_HKI_191110016_Daftar Pustaka.pdf Download (299kB) | Pra Tinjau |
Abstrak
Salah satu dari berbagai alasan yang dapat mempengaruhi status perkawinan adalah mafqud (hilangnya suami) yang tidak diketahui keberadaannya dan tidak diketahui keadaannya. Menjadikan ketidakpastian hukum dan ketidakjelasan untuk istrinya yang ditinggalkan. Dalam KHI pasal 116 point b masa menunggu untuk istrinya yaitu selama 2 tahun sedangkan menurut KUH Perdata masa tunggu istri apabila suami mafqud adalah 5 tahun. Selanjutnya apabila sudah melewati batas waktu yang telah ditentukan istri boleh mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan. Fokus kajian yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana Status Perkawinan Suami Mafqud berdasarkan KHI Pasal 116 dan KUH Perdata Pasal 209? 2) Bagaimana studi Komparatif Status Perkawinan Suami Mafqud berdasarkan KHI Pasal 116 dan KUH Perdata? penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana status perkawinan istri apabila suami mafqud berdasarkan KHI Pasal 116 dan KUH Perdata Pasal 209 serta mengetahui perbandingan hukum antara KHI Pasal 116 dengan KUH Perdata Pasal 209. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah studi pustaka (library research) hukum normatif dengan sumber hukum utama hal yanga bersifat teoritis yang menyangut asasa hukum, konsepsi hukum, doktrin dan pandangan hukum, dan peraturan perundang-undangan dengan mengunakan pendekatan teoritis, pendekatan yuridis, dan pendekatan komparatif. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa status perkawinan istri yang suaminya mafqud dapat mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan dengan syarat 1) apabila telah mencapai waktu yang telah ditentukan yaitu untuk KHI pasal 116 point b selama 2 tahun berturut-turut dengan masa tunggu istri yaitu 2 tahun sedangkan menurut KUH Perdata pasal 209 dijelaskan apabila suami mafqud sudah sampai pada masa 5 tahun telah meninggalkan kediamannya. 2) tidak diketahui keberaannya dan keadaannya apakah sudah meninggal atau belum. Dengan demikian, perbandingan hukum yang menonjol diantara KHI pasal 116 dan KUH Perdata pasal 209 adanya ketentuan yang berbeda untuk masalah batas waktu menunggu dan dalam pengajuan permohonan cerai ke Pengadilan untuk seorang istri yang suaminya mafqud antara 2 tahun (KHI pasal 116) dan 5 tahun (KUH Perdata).
Tipe Item/Data: | Skripsi/Tesis/Disertasi (Diploma atau S1) |
---|---|
Kata Kunci (keywords): | Status Perkawinan, Mafqud, KHI dan KUHPerdata |
Subjek: | 2x4 Fiqh > 2x4.3 Hukum Perkawinan / Munakahat |
Divisi: | Fakultas Syari'ah > Hukum Keluarga Islam |
User Penyetor: | S.S.I Fadhilah Nurinsani Hidayat |
Tanggal Disetorkan: | 31 Jul 2023 07:04 |
Perubahan Terakhir: | 31 Jul 2023 07:04 |
URI: | http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/12745 |
Actions (login required)
Lihat Item |