Sirodzudin, Muhamad (2023) Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Wewenang Kepala Desa dalam Mengalokasikan Dana Pembangunan Desa Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Diploma atau S1 thesis, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Pra Tinjau	Teks S_HTN_181120036_COVER.pdf Download (16kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks S_HTN_181120036_LAMPIRAN DEPAN.pdf Download (484kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks S_HTN_181120036_BAB I.pdf Download (215kB) | Pra Tinjau
	Teks S_HTN_181120036_BAB II.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (242kB)
	Teks S_HTN_181120036_BAB III.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (376kB)
	Teks S_HTN_181120036_BAB IV.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (289kB)
Pra Tinjau	Teks S_HTN_181120036_BAB V.pdf Download (14kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks S_HTN_181120036_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (265kB) | Pra Tinjau

Abstrak

Ditinjau dalam fiqih siyasah kepala desa sebagai ulil amri skala desa, yaitu sebagai kepala pemerintahan dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Kepala desa bertanggungjawab atas kinerja pegawai dan perangkat desa dalam menyelenggarakan pemerintahan dan melayani masyarakat desa dengan baik. Dengan ini penulisan melakukan penelitian di Desa Ciburial Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang dalam hal tinjauan fiqih siyasah terhadap wewenang kepala desa dalam mengalokasikan dana pembangunan desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Perumusan masalahnya adalah: Bagaimana implementasi UU No. 6 Tahun 2014 dalam pelaksanaan pengalokasian dana desa? Bagaimana tinjauan fiqih siyasah terhadap wewenang kepala desa dalam pelaksanaan pengalokasian dana pembangunan desa? Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui implementasi UU No. 6 Tahun 2014 dalam pelaksanaan pengalokasian dana desa dan mengetahui tinjauan fiqih siyasah terhadap wewenang kepala desa dalam pelaksanaan pengalokasian dana pembangunan desa. Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Aproach) dan (Socio Legal). Pendekatan perundang- undangan merupakan pendekatan yang didasarkan pada aturan hukum yang berlaku sebagai fokus penelitian atas masalah- masalah yang dihadapi. Sedangkan Socio-Legal merupakan salah satu ilmu sosial yang mempelajari keberadaan hukum positif sehingga menghasilkan data atas peristiwa yang terjadi di masyarakat. Kesimpulan dari skripsi ini ditinjau dalam fiqh siyasah terhadap wewenang kepala desa dalam mengalokasikan dana pembangunan desa Ciburial bahwa kepala desa sebagai ulil amri skala desa yang memiliki wewenang melaksanakan siyasah berupa mengatur, mengurus, memerintah, memimpin dan membuat kebijakan untuk kesejahteraan masyarakat desa. Amanah dan jabatan yang dimiliki pemerintah desa merupakan amanah dari Allah Swt. untuk melayani masyarakat dan akan dimintakan pertanggungjawaban di akhirat kelak. Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam pelaksanaan pengalokasian dana pembangunan desa oleh pemerintah desa Ciburial telah dilaksanakan dengan baik, meski demikian dalam praktiknya belum secara maksimal. Hal- hal yang perlu diperbaiki dalam penyelenggaraan pemerintahan desa Ciburial di antaranya konsisten dalam pengelolaan keuangan desa, memperjelas penyusunan, pelaksanaan program prioritas- non prioritas dan pelaksanaan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Tipe Item/Data:	Skripsi/Tesis/Disertasi (Diploma atau S1)
Subjek:	300 Ilmu Sosial, Sosiologi & Antropologi > 340 Hukum > 349 Hukum yurisdiksi tertentu & daerah
Divisi:	Fakultas Syari'ah > Hukum Tata Negara
User Penyetor:	S.Hum Prihantini Noor Akmalia
Tanggal Disetorkan:	31 Mar 2023 02:39
Perubahan Terakhir:	25 Mar 2024 03:27
URI:	http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/11790

Actions (login required)

Lihat Item