Sa'diah, Siti Halimahtu (2022) Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Hak Pilih Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dalam Pemilihan Umum. Diploma atau S1 thesis, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
|
Teks
S_HTN_181120046_COVER.pdf Download (319kB) | Pra Tinjau |
|
|
Teks
S_HTN_181120046_LAMPIRAN DEPAN.pdf Download (1MB) | Pra Tinjau |
|
|
Teks
S_HTN_181120046_BAB I.pdf Download (650kB) | Pra Tinjau |
|
Teks
S_HTN_181120046_BAB II.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (424kB) |
||
Teks
S_HTN_181120046_BAB III.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (670kB) |
||
Teks
S_HTN_181120046_BAB IV.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (503kB) |
||
|
Teks
S_HTN_181120046_BAB V.pdf Download (115kB) | Pra Tinjau |
|
|
Teks
S_HTN_181120046_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (228kB) | Pra Tinjau |
Abstrak
Pemilihan umum merupakan salah satu wujud nyata dari suatu proses demokrasi, juga menjadi alat atau media bagi rakyat untuk menyatakan kedaulatannya terhadap negara. Kedaulatan rakyat dapat diwujudkan melalui proses pemilu supaya nantinya dapat menentukan siapa saja yang mempunyai hak dan kewajiban dalam menjalankan serta mengawasi pada pemerintahan. Partisipasi pemilih merupakan salah satu indikator yang paling penting dalam mensukseskan pemilu, termasuk Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) atau penyandang disabilitas mental diberikannya kesempatan sebagai pemilih. Tinjauan fiqh siyasah terhadap hak pilih ODGJ dalam pemilihan umum tertarik untuk dikaji tentang: 1. Bagaimana peraturan perundang-undangan memperbolehkan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum 2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap hak pilih Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dalam pemilihan umum. Penelitian ini bertujuan: 1. Untuk mengetahui peraturan perundang-undangan yang memperbolehkan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum. 2. Untuk mengetahui Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap hak pilih Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dalam pemilihan umum. Metode penelitian yang digunakan ialah Deskriptif Analisis, yakni studi kepustakaan (Library Reseach) yang merujuk pada buku-buku. Sedangkan sumber data penelitian menggunakan data primer (utama) dan data sekunder (pendukung) yang diperoleh dari buku, jurnal, artikel, serta lainnya yang relevan dengan masalah yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, 1. Peraturan perundang-undangan yang memperbolehkan odgj mempunyai hak pilih, yaitu tertuang pada Pasal 13 UU No. 08 Tahun 2016 tentang disabilitas mental dan pasal 148 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. UU No. 39 Tahun 1999 Pasal 43 ayat (1) tentang hak asasi manusia, yang menyatakan bahwa seluruh rakyat berhak atas kesempatan yang sama untuk memilih dan dipilih pada saat pemilu. 2. Tinjauan fiqh siyasah terhadap hak pilih ODGJ dalam pemilihan umum tidaklah sesuai dengan tujuan fiqh siyasah, yaitu Al-Maslahat Al-Mursalah yakni demi kemaslahatan umat. Orang dengan gangguan jiwa itu tidak bisa bertindak wajar serta tidak bisa dijamin kesadarannya, apabila odgj tetap diberikan hak pilih maka dianggap memberikan kemudharatan kepada orang lain agar dirinya mendapatkan manfaat dengan hal tersebut.
Tipe Item/Data: | Skripsi/Tesis/Disertasi (Diploma atau S1) |
---|---|
Kata Kunci (keywords): | ODGJ, Pemilihan Umum |
Subjek: | 300 Ilmu Sosial, Sosiologi & Antropologi > 340 Hukum |
Divisi: | Fakultas Syari'ah > Hukum Tata Negara |
User Penyetor: | Diah Sadjidin |
Tanggal Disetorkan: | 28 Des 2022 01:43 |
Perubahan Terakhir: | 01 Apr 2024 03:45 |
URI: | http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/10691 |
Actions (login required)
Lihat Item |