RIZKY, RIZKY (2022) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kebudayaan menurut UU Pasal 12 No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Studi dalam Revitalisasi Cagar Budaya Banten Lama). Diploma atau S1 thesis, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Pra Tinjau	Teks S_HTN_161120102_COVER.pdf Download (16kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks S_HTN_161120102_LAMPIRAN DEPAN.pdf Download (1MB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks S_HTN_161120102_BAB I.pdf Download (280kB) | Pra Tinjau
	Teks S_HTN_161120102_BAB II.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (391kB)
	Teks S_HTN_161120102_BAB III.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (255kB)
	Teks S_HTN_161120102_BAB IV.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (504kB)
Pra Tinjau	Teks S_HTN_161120102_BAB V.pdf Download (159kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks S_HTN_161120102_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (164kB) | Pra Tinjau

Abstrak

Pemerintah daerah, dalam menjalankan pemerintahanya, memliki kewenangan legislatif sekaligus kewenangan eksekutif. Kewenangan eksekutif pemerintah daerah salah satunya memiliki urusan pemerintahan yang diatur dalam UU no 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Pemerintah daerah kabupaten/kota serta provinsi, merevitalisasi Cagar Budaya Banten Lama, yang diharapkan tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang dijelaskan dalam UU no 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, karena sebab efek revitalisasi adalah pemindahan atau perubahan yang dilakukan terhadap lokasi, kawasan, serta situs yang semua diatur dalam undang-undangnya, disamping itu kawasan banten lama adalah tempat religius bagi umat islam setempat yang peninggalanya harus dilestarikan dan dirawat dengan baik oleh masyarakat setempat. Rumusan Masalah dalam penulisan ini adalah apasajakah Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Bidang Kebudayaan ? Bagaimana proses Revitalisasi Cagar Budaya yang sesuai dengan Budaya Dan Kewenangan Pemerintah Daerah? Pelakasanaan Kewenangan Pemerintah Daerah pada Strategi Pembangunan Dilihat Dalam Perspektif Islam? Tujuan penelitian dari skripsi ini Untuk mengetahui bagaimana Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan kebudayaan Cagar Budaya (penziarahan) di Banten Lama, Untuk mengetahui bagaimana proses Revitalisasi Cagar Budaya yang sesuai budaya dan kewenangan pemerintah daerah Untuk mengetahui implementasi kewenangan pemerintah daerah dalam perspektif islam. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (field research) dan menggunakan metode kualitatif dengan tehnik pengumpulan data melalu observasi, wawancara, dokumentasi, dan kepustakaan dan Penelitian ini dilaksanakan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Hasil penelitian ini 1.Pemerintah Daerah berupaya untuk memvitalkan kembali kembali kawasan Banten Lama berorientasi pada penyelesaian keindahan fisiknya saja juga dilengkapi dengan peningkatan ekonomi masyarakat sekitar, serta pengenalan budaya terhadapap masyarakat banten dan sekitar sekaligus tempat penziarahan, 2.Proses yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk merevitalisasi berjalan lebih dari 4 tahun hingga sekarang, dengan bantuan APBD dari provinsi sehingga proses dan pekerjaanya mencapai target dengan segera. 3.Dalam islam pula kewenangan pemerintah atau ulil amri dalam melaksanakan kewajiban untuk tidak sewenang-wenang dijelaskan dalam Al-Qur,an salah satunya dalam surat An-Nisa ayat 58 yang menyinggung kepada ulil amri atau pemeritah dalam membuat keputusan dengan adil.

Tipe Item/Data:	Skripsi/Tesis/Disertasi (Diploma atau S1)
Kata Kunci (keywords):	Undang-Undang, Pemerintah Daerah
Subjek:	300 Ilmu Sosial, Sosiologi & Antropologi > 340 Hukum
Divisi:	Fakultas Syari'ah > Hukum Tata Negara
User Penyetor:	Diah Sadjidin
Tanggal Disetorkan:	05 Okt 2022 01:13
Perubahan Terakhir:	01 Apr 2024 03:33
URI:	http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/9904

Actions (login required)

Lihat Item