Rusdi, Albiyan (2022) Analisis Yuridis Progresivitas Kewenangan PTUN (Studi terhadap Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang PTUN dan Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan). Diploma atau S1 thesis, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Pra Tinjau	Teks S_HTN_171120014_Cover.pdf Download (110kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks S_HTN_171120014_Lampiran Depan.pdf Download (782kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks S_HTN_171120014_Bab I.pdf Download (309kB) | Pra Tinjau
	Teks S_HTN_171120014_Bab II.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (253kB)
	Teks S_HTN_171120014_Bab III.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (312kB)
	Teks S_HTN_171120014_Bab IV.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (433kB)
Pra Tinjau	Teks S_HTN_171120014_Bab V.pdf Download (92kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks S_HTN_171120014_Daftar Pustaka.pdf Download (172kB) | Pra Tinjau

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya tambal sulam pasal pada peraturan perundang-undangan, salah satunya ialah Undang-undang No. 5 Tahun 1986 yang mengalami dua kali perubahan. Pada penelitian ini peneliti akan melihat progresivitas hukum terhadap pasal-pasal yang mengalami perubahan, hal tersebut sejalan dengan prinsip hukum progresif yang selalu bergerak maju serta meninggalkan posisi (kebijakan) yang dianggap tidak memiliki relevansi hukum pada zamannya. Tidak hanya itu, peneliti juga akan mengkaitkan perubahan�perubahan tersebut dengan Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan untuk melihat Legal Impact dari perubahan-perubahan tersebut, dikarenakan lahirnya UUAP juga sebagai sinkronisasi hukum peradilan dengan UU PTUN. Perumusan masalahnya adalah: Bagaimana progresivitas kewenangan PTUN berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara? Apa dampak hukum (Legal Impact) progresivitas kewenangan PTUN berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan?. Tujuan Penelitian ini adalah: untuk mengetahui progresivitas kewenangan PTUN berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan untuk mengetahui dampak hukum (Legal Impact) progresivitas kewenangan PTUN berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (Library Reseacrh) dengan menggunakan 3 pendekatan yakni pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan filsafat. Seluruh data yang dianalisis secara rinci akan dihasilkan dalam bentuk deskriptif kualitatif dan sistematis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Progresivitas Kewenangan PTUN berdasarkan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terdapat beberapa hasil di antaranya yakni Progresif ke arah yang Positif, Unprogresif (tidak memiliki perubahan yang berarti/menetap), dan Progresif ke arah yang Negatif. Serta Dampak Hukum (Legal Impact) progresivitas PTUN dikaitkan dengan UUAP terdiri atas 4 Dampak Hukum. Pertama dampak hukum Perspektif memberikan perlindungan hukum kepada Warga Masyarakat, kedua dampak hukum Perspektif Birokrat, ketiga dampak hukum Perspektif Konstituen dan keempat dampak hukum Perspektif Yuridis.

Tipe Item/Data:	Skripsi/Tesis/Disertasi (Diploma atau S1)
Subjek:	300 Ilmu Sosial, Sosiologi & Antropologi > 340 Hukum > 342 Konstitusi & administrasi hukum
Divisi:	Fakultas Syari'ah > Hukum Tata Negara
User Penyetor:	Diah Sadjidin
Tanggal Disetorkan:	18 Nov 2022 04:03
Perubahan Terakhir:	01 Apr 2024 03:39
URI:	http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/9789

Actions (login required)

Lihat Item