AIFAH, AIFAH (2022) Desentralisasi Fiskal dalam Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Diploma atau S1 thesis, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Pra Tinjau	Teks S_HTN_161120127_Cover.pdf Download (93kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks S_HTN_161120127_Lampiran Depan.pdf Download (551kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks S_HTN_161120127_Bab I.pdf Download (385kB) | Pra Tinjau
	Teks S_HTN_161120127_Bab II.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (321kB)
	Teks S_HTN_161120127_Bab III.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (355kB)
	Teks S_HTN_161120127_Bab IV.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (344kB)
Pra Tinjau	Teks S_HTN_161120127_Bab V.pdf Download (88kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks S_HTN_161120127_Daftar PustaKa.pdf Download (176kB) | Pra Tinjau

Abstrak

Kebijakan desentralisasi fiskal memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah agar dapat memanfaatkan potensi ekonomi daerahnya. Namun, fakta dilapangan dalam pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal mengalami berbagai masalah. Salah satu ialah bahwa terdapat daerah yang kurang siap dalam pelaksanaan otonomi daerah terutama pada pendistribusian dana pusat kepada daerah tidak bisa diperdayakan, tetapi justru menimbulkan terjadinya ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah 1. Bagaimana kebijakan pemerintah pusat tentang Desentralisasi Fiskal. 2. Bagaimana respon pemerintah daerah terhadap penerapan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 3. Bagaimana dampak diberlakukannya perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Tujuan penelitian dari skripsi ini adalah 1. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah pusat tentang otonomi daerah. 2. Untuk mengetahui bagaimana respon pemerintah daerah terhadap penerapan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 3. Untuk mengetahui bagaimana dampak diberlakukannya perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan (Statute Aproach). Dalam penelitian ini teknik pengelolaan data yang digunakan adalah dengan menghimpun dari berbagai literatur yang menghasilkan data-data baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan non-hukum. Dan teknik analisis data menggunakan pendekatan yang bersifat induktif (penalaran yang berangkat dari serangkaian fakta-fakta khusus untuk mencapai kesimpulan umum). Dari penelitian ini dapat disimpukan 1.Kebijakan Pemerintah pusat tentang desentralisasi di Indonesia menitikberatkan pada desentralisasi sisi pengeluaran, sehingga hal ini menghasilkan pemberian kewenangan dalam pungutan perpajakan daerah dan retribusi daerah relative terbatas namun kepada daerah diberikan kewenanangan untuk melakukan pengeluaran sesuai prioritas dan kebutuhan daerah . 2. Dana perimbangan yang diperuntukan sebagai dana untuk menutup kekurangan PAD dalam pembiayaan pemerintahan daerah walaupun masih juga terdapat pemerintah daerah yang memberikan sumber pembiayaan utama dalam menjalankan pemerintahan otonomi daerah. 3. Dampak diberlakukannya perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat menimbulkan dampak negatif dan dampak positif dalam pelaksanaannya. Dampak negatifnya ialah banyak daerah yang menjadi ketergantungan terhadap dana perimbangan. Sedangkan dampak positifnya ialah d menjadikan dana tersebut sebagai modal tambahan dalam menggali sumber Pendapatan Asli Daerah.

Tipe Item/Data:	Skripsi/Tesis/Disertasi (Diploma atau S1)
Subjek:	300 Ilmu Sosial, Sosiologi & Antropologi > 340 Hukum > 349 Hukum yurisdiksi tertentu & daerah
Divisi:	Fakultas Syari'ah > Hukum Tata Negara
User Penyetor:	Diah Sadjidin
Tanggal Disetorkan:	18 Nov 2022 06:12
Perubahan Terakhir:	01 Apr 2024 03:23
URI:	http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/9769

Actions (login required)

Lihat Item