Kurnia, Ririn (2022) Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 31/PUU-XVI/2018 tentang Pengurangan Jumlah Anggota KPU dan PPK Menurut Perspektif Fikih Siyasah. Diploma atau S1 thesis, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Pra Tinjau	Teks S_HTN_171120167_COVER.pdf Download (91kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks S_HTN_171120167_LAMPIRAN DEPAN SKRIPSI.pdf Download (537kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks S_HTN_171120167_BAB I.pdf Download (346kB) | Pra Tinjau
	Teks S_HTN_171120167_BAB II.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (463kB)
	Teks S_HTN_171120167_BAB III.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (355kB)
	Teks S_HTN_171120167_BAB IV.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (502kB)
Pra Tinjau	Teks S_HTN_171120167_BAB V.pdf Download (88kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks S_HTN_171120167_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (224kB) | Pra Tinjau

Abstrak

Pengurangan jumlah anggota KPU dan PPK sebagaimana yang sudah di ajukan oleh para Pemohon melalui Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No.31/PUU-XVI/2018 bahwasanya Mahkamah Konstitusi membatalkan Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yaitu anggota KPU Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang pada Pemilu tahun 2019 di tingkat daerah yang di adakan secara serentak akan bertambah beban kerja pada penyelenggara Pemilu. Dalam pengujian Pasal tersebut Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa anggota atau komisioner KPU Kabupaten/Kota (KPUD) harus 5 (lima) orang. karenanya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi saat membacakan amar putusan. Rumusan masalah penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim konstitusi mengenai putusan mahkamah konstitusi no 31/PUU-XVI/2018 tentang pengurangan jumlah anggota KPU dan PPK? Dan 2. Bagaimana tinjauan fiqih siyasah mengenai putusan mahkamah konstitusi no 31/PUU-XVI/2018 tentang pengurangan jumlah anggota KPU dan PPK? Tujuan penelitiannya yaitu: 1. Untuk menjelaskan pertimbangan hukum majelis hakim konstitusi mengenai putusan mahkamah konstitusi No 31/PUU-XVI/2008 tentang pengurangan jumlah anggota KPU dan PPK. Dan 2. Untuk mengetahui putusan mahkamah konstitusi No 31/PUU-XVI/2018 tentang pengurangan jumlah anggota KPU dan PPK dari tinjauan fiqih siyasah Metode penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu berupa studi dokumen atau bahan pustaka. Dari penelitian ini dapat disimpulkan pertama, dalam pertimbangan hukum majelis hakim Mahkamah Konstitusi pada putusan Nomor 31/PUU-XVI/2018 pengurangan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota dan PPK berjumlah 3 (tiga) dan/atau 5 (lima) orang yang tidak dilihat dari jumlah penduduk dan luas wilayah terdapat pada Pasal 10 ayat (1) huruf c dan Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan tidak lagi berkekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 5 (lima) orang. Pemilu berpotensi menambah beban kinerja anggota KPU Kabupaten/Kota dan PPK. Kedua, menurut fikih siyasah sudah sesuai dengan berdasarkan nilai keadilan dan musyawarah bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PPU-XVI/2018 tentang pengurangan jumlah anggota KPU Kabupaten dan PPK agar bisa terlaksananya tujuan dan kemaslahatan yang baik Pemilu berdasar kepada konstitusi.

Tipe Item/Data:	Skripsi/Tesis/Disertasi (Diploma atau S1)
Kata Kunci (keywords):	UU, Mahkamah Konstitusi, Fikih Siyasah
Subjek:	300 Ilmu Sosial, Sosiologi & Antropologi > 340 Hukum
Divisi:	Fakultas Syari'ah > Hukum Tata Negara
User Penyetor:	Diah Sadjidin
Tanggal Disetorkan:	09 Nov 2022 08:40
Perubahan Terakhir:	25 Mar 2024 03:06
URI:	http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/9596

Actions (login required)

Lihat Item