Fauzan, Alfasha Nur (2021) Kedudukan, Wewenang, Tugas, dan Fungsi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam Pengawasan Pemilu di Kota Serang Berdasarkan dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Diploma atau S1 thesis, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Pra Tinjau	Teks (COVER) 1. COVER.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (108kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks (LAMPIRAN DEPAN) 2. LAMPIRAN DEPAN.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (333kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks (BAB I) BAB I.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (245kB) | Pra Tinjau
	Teks (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Hanya staf repositori Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (218kB)
Pra Tinjau	Teks (BAB III) BAB III.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (324kB) | Pra Tinjau
	Teks (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Hanya staf repositori Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (279kB)
Pra Tinjau	Teks (BAB V) BAB V.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (91kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (274kB) | Pra Tinjau

Abstrak

Indonesia merupakan negara yang memberikan jaminan secara konstitusional terhadap prinsip kedaulatan rakyat. Salah satu perwujudan prinsip kedaulatan rakyat tersebut adalah melalui diselenggarakannya suatu Pemilihan Umum (Pemilu). Pasca reformasi, keberadaan lembaga pengawas pemilu ini semakin dianggap penting untuk menjamin kualitas pelaksanaan pemilu. Bawaslu dan Panwaslu memiliki kewenangan dalam melaksanakan tugas untuk memberikan rekomendasi atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur pidana pemilu kepada yang berwenang. Perumusan masalah dari penelitian ini adalah: (1) Bagaimana wewenang, tugas, dan fungsi badan pengawas pemilu menurut Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu?, (2) Apa kendala yang dihadapi badan pengawas pemilu dalam menjalankan tugas, wewenang, dan fungsinya?, (3) Apa upaya yang dilakukan badan pengawas pemilu dalam menghadapi kendala menjalankan tugas, wewenang dan fungsinya? Tujuan penelitian dari skripsi ini adalah: (1) Untuk mengetahui dan mengkaji wewenang, tugas, dan fungsi badan pengawas pemilu menurut Undang-Undang No.7 tahun 2017 tentang pemilu, (2) Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Bawaslu dalam menjalankan tugas, wewenang, dan fungsinya, (3) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Bawaslu dalam menghadapi kendala menjalankan wewenang, tugas dan fungsinya. Bentuk penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis sosiologis, artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (fact-finding), yang kemudian menuju pada identifikasi (problem-identification) dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah (problemsolution). Hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini meliputi: wewenang, tugas dan fungsi badan pengawas pemilu menurut Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang pemilu, pasal 101 sudah dijelaskan terkait dengan tugas Bawaslu kabupaten/kota yaitu mengawasi setiap tahapan pilkada ataupun pemilu, melakukan pencegahan dengan cara bersosialisasi bersama tokoh agama, tokoh masyarakat, mahasiswa dan lain-lain akan tetapi masih saja terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam pemilu dikota serang; Kendala yang dihadapi badan pengawas pemilu dikota serang dalam menjalankan tugas, wewenang dan fungsinya masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui tata tertib pada saat pemilu seperti banyaknya kendala terutama terkait ujaran kebencian, penyebaran hoaks, memasang atribut sembarangan, money politik dan pelanggaran kode etik; dan upaya yang dilakukan bawaslu dalam menghadapi kendala dalam menjalankan tugas, wewenang dan fungsinya meliputi: (1) koordinasi dengan seluruh stakeholder terkait, (2) membentuk sentra penegak hukum terpadu (GAKKUMDU), (3) strategi pencegahan pelanggaran pada saat kampanye.

Tipe Item/Data:	Skripsi/Tesis/Disertasi (Diploma atau S1)
Subjek:	300 Ilmu Sosial, Sosiologi & Antropologi > 340 Hukum
Divisi:	Fakultas Syari'ah > Hukum Tata Negara
User Penyetor:	Diah Sadjidin
Tanggal Disetorkan:	11 Nov 2021 03:49
Perubahan Terakhir:	25 Mar 2024 02:14
URI:	http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/7459

Actions (login required)

Lihat Item