Pergeseran Kewenangan Pemerintahan Pusat dan Daerah dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Amin, Muhammad (2021) Pergeseran Kewenangan Pemerintahan Pusat dan Daerah dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Diploma atau S1 thesis, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

[img]
Pra Tinjau
Teks
1. COVER.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

Download (134kB) | Pra Tinjau
[img]
Pra Tinjau
Teks
2. LAMPIRAN DEPAN.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

Download (394kB) | Pra Tinjau
[img]
Pra Tinjau
Teks
BAB I.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

Download (244kB) | Pra Tinjau
[img] Teks
BAB II.pdf
Restricted to Hanya user terdaftar
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

Download (265kB)
[img] Teks
BAB III.pdf
Restricted to Hanya user terdaftar
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

Download (168kB)
[img] Teks
BAB IV.pdf
Restricted to Hanya user terdaftar
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

Download (129kB)
[img]
Pra Tinjau
Teks
BAQB V.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

Download (14kB) | Pra Tinjau
[img]
Pra Tinjau
Teks
Daftar Pustaka.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

Download (83kB) | Pra Tinjau

Abstrak

pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa dalam rancangan Undang-Undang Undang-Undang yang disebut terakhir mengatur pokok-pokok penyelenggara pemerintahan yang menjadi tugas Pemerintah Pusat di daerah. Prinsip yang dipakai dalam pemberian otonomi kepada daerah bukan lagi otonomi yang riil dan luas-luasnya tetapi otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Alasannya, pandangan otonomi daerah yang seluas-luasnya dapat menimbulkan kecenderungan pemikiran yang dapat membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu, Bagaimana pengaturan Kewenagan Pemerintaha Pusat dan daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, Nomor 23 tahun 2014, dan bagaimana pergeseran pradigma kewenangan Pusat dan Daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui, Bagaimana pengaturan Kewenagan Pemerintaha Pusat dan daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, Nomor 23 tahun 2014, dan bagaimana pergeseran pradigma kewenangan Pusat dan Daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yakni penelitian yang mengumpulkan datanya dengan membaca dan mempelajari buku-buku dan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Dalam peraturan dan Kewenangan pusat dan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pembagian kewengan ini dikenal sebagai kewengan wajib dan yang mana termasuk pilihan yang ditekankan kepada Pemerintah Daerah saja. Urusan wajib adalah urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah dan berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur diatur dalam pasal 14 ayat 1, Dalam peraturan dan kewenangan pemerintahan pusat kedaerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 salah satu unsur penting didalam hubungan pusat kedarah adalah pembagian kewenagan. Secara yuridis pembagian kewengan ini oleh Undang-Undang di atur sebagai urusan pemerintahan, Pergeseran kekuasaan pusat dan daerah dalam Bergantinya Undang-Undang No 32 Tahun 2004 dilakukan perubahan menyangkut pelaksanaan pemilihan kepala daerah tetapi subtansinya kebijakan pengolahan pemerintahan daerah tidak mengalami perubahan Berbagai dinamika dalam perubahan kebijakan pemerintahan daerah tersebut mulai dari arah sentralistik sampai desentralistik.

Tipe Item/Data: Skripsi/Tesis/Disertasi (Diploma atau S1)
Subjek: 300 Ilmu Sosial, Sosiologi & Antropologi > 340 Hukum
Divisi: Fakultas Syari'ah > Hukum Tata Negara
User Penyetor: M.Pd artina Subhan
Tanggal Disetorkan: 24 Jun 2021 03:59
Perubahan Terakhir: 25 Mar 2024 02:11
URI: http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/6873

Actions (login required)

Lihat Item Lihat Item

      is powered by EPrints 3 which is developed by the Islamic Institutional Repository UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. More information and software credits.