Analisis Yuridis Kewenangan Penyusunan Rancangan Perdes Oleh Pemerintahan Desa Berdasarkan Permendagri No 111 Tahun 2014 ( Studi Di Desa Wirasinga Kec. Mekarjaya Kab. Pandeglang)

Rohmatiah, Siti (2020) Analisis Yuridis Kewenangan Penyusunan Rancangan Perdes Oleh Pemerintahan Desa Berdasarkan Permendagri No 111 Tahun 2014 ( Studi Di Desa Wirasinga Kec. Mekarjaya Kab. Pandeglang). Diploma atau S1 thesis, UIN SMH BANTEN.

[img] Teks
1. COVER.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

Download (93kB)
[img] Teks
2. LAMPIRAN DEPAN.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

Download (375kB)
[img] Teks
BAB I.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

Download (281kB)
[img] Teks
BAB II.pdf
Restricted to Hanya user terdaftar
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

Download (227kB)
[img] Teks
BAB III.pdf
Restricted to Hanya user terdaftar
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

Download (275kB)
[img] Teks
BAB IV.pdf
Restricted to Hanya user terdaftar
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

Download (205kB)
[img] Teks
BAB V.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

Download (88kB)
[img] Teks
DAFTAR PUSTAKA& LAMPIRAN.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

Download (443kB)

Abstrak

Nama: Siti Rohmatiah, NIM: 161120125, Judul Skripsi: Analisis Yuridis Kewenangan Penyusunan Rancangan Perdes Oleh Pemerintahan Desa Berdasarkan Permendagri No 111 Tahun 2014 ( Studi Di Desa Wirasinga Kec. Mekarjaya Kab. Pandeglang) Secara Konstitusional bentuk negara indonesia adalah negara kesatuan. “Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik”, demikian bunyi pasal 1 ayat (1) UUD 1945. Konsekuensi dari konsep atau gagasan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bukan saja hanya desentralisasi kewenangan kepada daerah otonom yang melahirkan otonomi daerah, melainkan lebih dari itu yakni pengakuan ataupun perlindungan terhadap adanya otonomi desa sebagai otonomi asli bangsa Indonesia sejak sebelum datangnya kolonial Belanda. Pengakuan tersebut harus memberikan implementasi pengakuan terhadap kewenangan-kewenangan desa, terutama kewenangan asli yang telah turun temurun diketahui sebagai kewenangan desa. Dalam hal ini yang harus dijadikan patokan adalah pengakuan atas “keanekaragaman” sebagai dasar pemikiran dalam desain otonomi desa Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimana Peran pemerintahan desa dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Desa? 2. Bagaimana Mekanisme Penyusunan Rancangan Peraturan desa Oleh pemerintahan Desa Wirasinga Kecamatan Mekarjaya Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014? Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah :1. Untuk mengetahui Peran Pemerintahan Desa dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa. 2. Untuk mengetahui mekanisme penyusunan Rancangan peraturan Desa oleh pemerintahan Desa Wirasinga Kecamatan Mekarjaya berdasarkan peraturan Menteri dalam Negeri nomor 111 Tahaun 2014. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan Undang-undang (Statute Approach). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan bahan hukum Primer, bahan hukum sekunder dan bahan Non-Hukum. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari penelitian ini dapat disimpulkan :1. Peran pemerintah desa dalam perancangan peraturan desa dimulai dengan Perencanaan penyusunan rancangan peraturan desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa. Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan 2. Dalam proses penyusunan rancangan peraturan desa oleh pemerintah desa wirasinga menurut penulis sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam peraturan menteri dalam negeri no 111 Tahun 2014, baik itu mekanisme rancangan pembuatan peraturan desa itu sendiri maupun penyusunan nya. Hanya saja dalam penyusuanan peraturan desa ini pemerintah desa masih kurang paham tentang landasan hukum apa yang di gunakan dalam penyusunan peraturan desa

Tipe Item/Data: Skripsi/Tesis/Disertasi (Diploma atau S1)
Subjek: 300 Ilmu Sosial, Sosiologi & Antropologi > 340 Hukum > 342 Konstitusi & administrasi hukum
300 Ilmu Sosial, Sosiologi & Antropologi > 340 Hukum > 349 Hukum yurisdiksi tertentu & daerah
Divisi: Fakultas Syari'ah > Hukum Tata Negara > Jurusan Hukum Tata Negara
User Penyetor: M.Pd artina Subhan
Tanggal Disetorkan: 26 Okt 2020 10:21
Perubahan Terakhir: 26 Okt 2020 10:21
URI: http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/5732

Actions (login required)

Lihat Item Lihat Item

      is powered by EPrints 3 which is developed by the Islamic Institutional Repository UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. More information and software credits.