Implementasi UU No.24 Tahun 2013 dan UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Mendapatkan Identitas Kependudukan dalam Konteks Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia (Studi di DISDUKCAPIL Kota Serang)

Yulianti, Siska (2018) Implementasi UU No.24 Tahun 2013 dan UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Mendapatkan Identitas Kependudukan dalam Konteks Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia (Studi di DISDUKCAPIL Kota Serang). Diploma atau S1 thesis, Universitas Islam Negeri "SMH" Banten.

[img]
Pra Tinjau
Teks (COVER)
COVER.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

Download (156kB) | Pra Tinjau
[img]
Pra Tinjau
Teks (ABSTRAK)
ABSTRAK.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

Download (211kB) | Pra Tinjau
[img]
Pra Tinjau
Teks (DAFTAR ISI)
DAFTAR ISI.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

Download (91kB) | Pra Tinjau
[img]
Pra Tinjau
Teks (BAB I)
BAB I.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

Download (411kB) | Pra Tinjau
[img]
Pra Tinjau
Teks (BAB II)
BAB II.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

Download (394kB) | Pra Tinjau
[img]
Pra Tinjau
Teks (BAB III)
BAB III.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

Download (279kB) | Pra Tinjau
[img]
Pra Tinjau
Teks (BAB IV)
BAB IV.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

Download (261kB) | Pra Tinjau
[img]
Pra Tinjau
Teks (BAB V)
BAB V.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

Download (154kB) | Pra Tinjau
[img]
Pra Tinjau
Teks (DAFTAR PUSTAKA)
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

Download (83kB) | Pra Tinjau

Abstrak

Banyaknya jumlah penduduk indonesia berpengaruh terhadap banyaknya jumlah pemegang status kewarganegaraan indonesia. Negara wajib menjamin kepemilikan hak seorang warga negaranya yang mencangkup hak sipil, hak politik, hak asasi ekonomi, sosial dan budaya. Dalam konsep negara hukum, setiap penduduk wajib mempunyai identitas kependudukan sebagai bentuk jaminan negara terhadap haknya sebagai warga negara dalam negara tersebut. oleh karena itu negara tidak bisa menggangap sepele permasalahan mengenai hak untuk mendapatkan status kependudukan karena setiap orang berhak memiliki, memperoleh, mengganti, atau mempertahankan status kewarganegaraannya. Perumusan masalahnya yaitu: (1) Bagaimana implementasi pelayanan dan pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan di kota serang? (2) Bagaimana identitas kependudukan berdasarkan UU No. 24 tahun 2013 dengan UU No.39 tahun 1999 ? Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui implementasi pelayanan dan pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan di kota serang. (2) Untuk mengetahui identitas kependudukan berdasarkan UU No. 24 tahun 2014 dan UU No.39 tahun 1999 Langkah –langkah yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu : penelitian kualitatif. Dalam pengumpulan data filed research teknik pengumpulan data dengan cara pengumpulannya dengan pengumpulan data secara langsung kelapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi, serta mengumpulkan data dari literatur yan berhubungan dengan penelitian. Implementasi Pelayanan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Serang yang dilakukan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota serang belum dilakukan secara optimal atau belum sesuai dengan SOP yang sudah ada di dalam peraturan dinas kependudukan kota serang sendiri, karena masih terdapat kekurangan saat pelayanan yaitu keterlambatan waktu dalam pengurusan KTP dan kurangnya sarana dan prasarana yang memadai bagi masyarakat serta informasi yang kurang jelas atau tidak di mengerti oleh masyarakat sehingga ada beberapa masyarakat yang kebingungan. Faktor-faktor yang menghambat dan mendukung implementasi undang-undang No 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan. 1) Faktor yang mendukung: Undang-undang No 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan telah memberikan kewenangan untuk melakukan percetakan dokumen kependudukan, Dinas kependudukan dan pencatatan sipil didukung oleh 2 mata anggaran yaitu anggaran dari APBD dan APBN. 2) Faktor yang menghambat: Terbatasnya sarana/fasilitas jaringan internet untuk menunjang pelayanan administrasi kependudukan, Sering terlambatnya pengiriman blanko e-KTP, Luas wilayah kewenangan objek/subjek pelayanan administrasi kependudukan, Belum adanya keseragaman pandangan terhadap visi misi organisasi sehingga ada sebagian pegawai bekerja menurut kehendak nya sendiri, Lemahnya pengawasan dan sanksi oleh pemimpin terhadap pelaksanaan pelayanan yang melanggar ketentuan yang berlaku. Sesuai dengan ketentuan pasal 26 ayat (1) dalam UU No.39 tahun 1999 tentang setiap orang berhak memiliki status kewarganegaraan nya itu , maka dinas kependudukan pencatatan sipil kota serang telah mengoptimalkan segala urusan yang mengenai pembuatan dokumen kependudukan yang berupa KTP atau KK, karena itu adalah kewajiban yang harus mereka lakukan yang sudah tercantum dalam UU administrasi kependudukan dan UU hak asasi manusia.

Tipe Item/Data: Skripsi/Tesis/Disertasi (Diploma atau S1)
Subjek: 300 Ilmu Sosial, Sosiologi & Antropologi > 340 Hukum > 347 Prosedur Sipil & pengadilan
Divisi: Fakultas Syari'ah > Hukum Tata Negara
User Penyetor: Tina
Tanggal Disetorkan: 11 Des 2018 10:05
Perubahan Terakhir: 08 Mar 2024 03:33
URI: http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/3186

Actions (login required)

Lihat Item Lihat Item

      is powered by EPrints 3 which is developed by the Islamic Institutional Repository UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. More information and software credits.