Aprilia, Harfika Nur (2025) Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dan Putusan MK No. 168/PUU-XXI/2023 Terhadap Perlindungan Hak Tenaga Kerja (Studi Kasus Disnaker Kota Cilegon Bagian Hubungan Industrial)”. Diploma atau S1 thesis, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

	Teks S_HTN_211120012_ COVER.pdf Download (168kB)
	Teks S_HTN_211120012_LAMPIRAN DEPAN.pdf Download (1MB)
	Teks S_HTN_211120012_BAB I.pdf Download (336kB)
	Teks S_HTN_211120012_BAB II.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (458kB)
	Teks S_HTN_211120012_BAB III.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (288kB)
	Teks S_HTN_211120012_BAB IV.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (341kB)
	Teks S_HTN_211120012_BAB V.pdf Download (178kB)
	Teks S_HTN_211120012_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (177kB)

Abstrak

Undang-Undang Cipta Kerja dianggap sebagai produk hukum yang membebani buruh, sehingga banyak pihak yang menggugat isi dari undang-undang tersebut untuk dikaji ulang, sehingga diputuskanlah Putusan MK No. 168/PUU-XXI/2023 dalam proses pengkajian ulang yang panjang. Bagaimana implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dan Putusan MK No. 168/PUU-XX1/2023 di dalam perlindungan hukum tenaga kerja di Kota Cilegon? Bagaimana peluang dan hambatan dalam pemenuhan hak tenaga kerja berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja dan Putusan MK No. 168/PUU-XX1/2023 di Kota Cilegon? Bagaimana pandangan Maslahah wa Mursalah terhadap implementasi Undang-Undang Cipta Kerja? Untuk mengetahui implementasi UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan Putusan MK No. 168/PUU-XX1/2023 di dalam perlindungan hukum tenaga kerja di Kota Cilegon, Untuk mengetahui peluang dan hambatan dalam pemenuhan hak tenaga kerja berdasarkan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan Putusan MK No. 168/PUU-XX1/2023 di Kota Cilegon, Untuk Mengetahui pandangan Maslahah wa Mursalah terhadap implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris yang bersifat penelitian lapangan (field research). Sumber data utama berasal dari hasil wawancara dan data dari Disnaker Kota Cilegon. Adapun sumber hukum sekunder berasal dari jurnal, buku, artikel, berita online, undang-undang.. Peluang utama yang muncul yakni adanya dasar hukum yang lebih fleksibel, sedangkan hambatan yang muncul yakni adanya multitafsir dalam pasal-pasal UU Cipta Kerja. Maslahah wa Mursalah memandang bahwa setiap kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan harus mengandung nilai keadilan, perlindungan, dan kesejahteraan

Tipe Item/Data:	Skripsi/Tesis/Disertasi (Diploma atau S1)
Kata Kunci (keywords):	Perlindungan hukum, Pemutusan Hubungan Kerja, Undang-Undang Cipta Kerja, Putusan Mahkamah Konstitusi.
Subjek:	300 Ilmu-ilmu Sosial > 340 Hukum > 341 Hukum bangsa > 341.4 Hubungan Jurisdiksi Antar Negara > 341.48 Hak Asasi Manusia, HAM
Divisi:	Fakultas Syari'ah > Hukum Tata Negara
User Penyetor:	S.E. Amelia Nurazizah Wijaya
Tanggal Disetorkan:	21 Aug 2026 08:41
Perubahan Terakhir:	21 Aug 2026 09:39
URI:	http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/19126

Actions (login required)

Lihat Item