Ramadhan, Muhamad Luthfi (2025) Pembentukan Daerah Otonomi Baru Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Studi Kasus Usul Pembentukan Cilangkahan Di Kabupaten Lebak). Diploma atau S1 thesis, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

	Teks S_HTN_211120062_COVER.pdf Download (115kB)
	Teks S_HTN_211120062_LAMPIRAN DEPAN.pdf Download (770kB)
	Teks S_HTN_211120062_BAB I.pdf Download (208kB)
	Teks S_HTN_211120062_BAB II.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (184kB)
	Teks S_HTN_211120062_BAB III.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (273kB)
	Teks S_HTN_211120062_BAB IV.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (66kB)
	Teks S_HTN_211120062_BAB V.pdf Download (38kB)
	Teks S_HTN_211120062_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (105kB)

Abstrak

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1.Apa alasan utama masyarakat Cilangkahan ingin memisahkan diri dari kabupaten Lebak, dan apa saja faktor pendorong rencana pembentukan daerah otonom baru Cilangkahan?, 2.Apa tantangan dan kendala yang dihadapi dalam proses pemisahan cilangkahan menjadi kabupaten baru?, 3.Bagaimana tinjauan fiqh siyasah dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang pemekaran daerah?Pebelitian ini memiliki tujuan: 1. Untuk mengetahui alasan masyarakat cilangkahan yang ingin memisahkan diri dari kabupaten lebak dan untuk mengetahui faktor apa saja yang mendasari dorongan untuk menjadi kabupaten sendiri. 2. Untuk mengetahui atau menginedtifikasi tangtangan dan kendala yang dihadapi dalam proses pembentukan kabupaten Cilangkahan. 3. Untuk mengetahui bagaimana tinjau fiqh siyasah terhadap pemekaran daerah dalam UU No 23 Tahun 2014. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dengan pendekatan kualitatif. Sumber data primer di dapatkan langsung dari Ketua bidang Kondolidasi Forkomnas PP DOB Se Indonesia dan Pengurus Bakor Cilangkahan. Serta Akademisi dan Pengurus Bakor Cilangkahan. Sedangkan data sekunder yaitu bersumber pada buku, jurnal dan artikel ilmiah. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini melalui Observasi, wawancara, dengan pihak Pengurus Bakor Cilangkahan. Data tersebut dianalisis dengan mengurutkan sesuai pembahasan masing-masing dan disusun secara sistematis berdasarkan fakta yang ada. Kesimpulan dari Hasil Penelitian ini Yaitu:(1) Alasan Pemekaran Cilangkahan Pemekaran didorong oleh ketimpangan pembangunan antara wilayah selatan (Cilangkahan) dan utara (Rangkasbitung), sulitnya akses layanan publik, serta dorongan untuk percepatan pembangunan, pemerataan pelayanan, pengelolaan potensi lokal, dan penguatan identitas wilayah.(2) Tantangan Pemekaran, Proses pemekaran menghadapi kendala moratorium pemerintah pusat, belum adanya aturan teknis terkait daerah persiapan, keterbatasan infrastruktur dan SDM, tantangan fiskal, serta perlunya dukungan politik dari berbagai pihak. (3). Tinjauan Fiqh Siyasah, Dari perspektif fiqh siyasah, pemekaran dibolehkan selama memenuhi prinsip keadilan, musyawarah, amanah, dan kemaslahatan. UU No. 23 Tahun 2014 selaras dengan prinsip tersebut, dengan moratorium sebagai bentuk kehati-hatian agar pemekaran benar-benar membawa manfaat.

Tipe Item/Data:	Skripsi/Tesis/Disertasi (Diploma atau S1)
Kata Kunci (keywords):	Pemekaran Daerah, Daerah Otonom Baru (DOB), Fiqh Siyasah Dusturiyah.
Subjek:	300 Ilmu-ilmu Sosial > 340 Hukum > 342 Hukum Tata Negara > 342.04 Undang-undang Kekuasaan dan Fungsi Pemerintah
Divisi:	Fakultas Syari'ah > Hukum Tata Negara
User Penyetor:	S.E. Amelia Nurazizah Wijaya
Tanggal Disetorkan:	31 Jul 2026 06:52
Perubahan Terakhir:	31 Jul 2026 06:52
URI:	http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/18957

Actions (login required)

Lihat Item