Kharismallah, Muhamad Indra (2024) Implementasi Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara dalam Sistem Good Governance Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 58 tentang Pemerintahan Daerah (Studi Kasus Di BPSDMD Kab. Pandeglang). Diploma atau S1 thesis, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Pra Tinjau	Teks S_HTN_191120085_Cover.pdf Download (259kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks S_HTN_191120085_Lampiran Depan.pdf Download (526kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks S_HTN_191120085_Bab I.pdf Download (452kB) | Pra Tinjau
	Teks S_HTN_191120085_Bab II.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (479kB)
	Teks S_HTN_191120085_Bab III.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (406kB)
	Teks S_HTN_191120085_Bab IV.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (375kB)
Pra Tinjau	Teks S_HTN_191120085_Bab V.pdf Download (248kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks S_HTN_191120085_Daftar Pustaka.pdf Download (295kB) | Pra Tinjau

Abstrak

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Pandeglang merupakan tempat pendidikan dan pelatihannya aparatur sipil negara dalam meningkatkan kompetensinya, mengingat tempat pendidikan dan pelatihannya aparatur hal ini dapat menjadi suatu dorongan agar pegawai selalu meningkatkan kinerjanya sebagai pihak penyelenggara. Serta sebagai pemerintahan daerah implementasi dari asas penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada asas good governance adalah bentuk pemenuhan hak dan kewajiban yang telah di amanatkan oleh Undang-Undang. Rumusan masalah penelitian ini diantaranya, 1) Bagaimana Implementasi peningkatan kinerja aparatur sipil negara dalam sistem good governance berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 58 Tentang Pemerintahan Daerah. 2) Bagaimana Hambatan dalam Implementasi peningkatan kinerja aparatur sipil negara dalam sistem good governance berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 58 Tentang Pemerintahan Daerah. Tujuan penelitian ini adalah, 1) Untuk mengetahui Implementasi peningkatan kinerja aparatur sipil negara dalam sistem good governance berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Pasal 58 tentang Pemerintahan Daerah. 2) Untuk mengetahui Hambatan dalam implementasi peningkatan kinerja aparatur sipil negara dalam sistem good governance berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Pasal 58 tentang Pemerintahan Daerah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, dengan pendekatan penelitian yuridis sosiologis yang merupakan konsep normatif berupa Perundang-Undangan dan sosiologis merupakan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung ke objeknya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini di antaranya, 1) Implementasi peningkatan kinerja pada pegawai belum berjalan efektif karena ditandai dengan adanya keterbatasan sumber daya manusia, serta implementasi asas yang berorientasi pada asas good governace tidak optimal karena kurangnya pemahaman pegawai dalam mereperentasikan asas penyelenggaraan pemerintahan. 2) Faktor yang menghambat dalam implementasi peningkatan kinerja pegawai aparatur sipil negara di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah karena adanya keterbatasan sumber daya manusia, serta hambatan dalam implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 58 yang berorientasi pada asas good governance yaitu, karena kurangnya pemahaman pegawai yang berimplikasi kurang optimalnya penyelenggaraan pemerintahan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Pandeglang.

Tipe Item/Data:	Skripsi/Tesis/Disertasi (Diploma atau S1)
Subjek:	300 Ilmu Sosial, Sosiologi & Antropologi > 340 Hukum > 342 Hukum Tata Negara
Divisi:	Fakultas Syari'ah > Hukum Tata Negara
User Penyetor:	S.S.I Fadhilah Nurinsani Hidayat
Tanggal Disetorkan:	18 Nov 2024 07:25
Perubahan Terakhir:	18 Nov 2024 07:25
URI:	http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/15743

Actions (login required)

Lihat Item