Sulaiman, Abila Ibnu (2024) Penunjukan Penjabat Gubernur Banten dalam Menghadapi Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Ditinjau dari Hukum Tata Negara dan Fiqh Siyasah Dusturiyah (Studi di Pemerintah Provinsi Banten). Diploma atau S1 thesis, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

	Teks S_HTN_201120117_Cover.pdf Download (148kB)
	Teks S_HTN_201120117_Lampiran Depan.pdf Download (458kB)
	Teks S_HTN_201120117_Bab I.pdf Download (278kB)
	Teks S_HTN_201120117_Bab II.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (240kB)
	Teks S_HTN_201120117_Bab III.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (225kB)
	Teks S_HTN_201120117_Bab IV.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (287kB)
	Teks S_HTN_201120117_Bab V.pdf Download (17kB)
	Teks S_HTN_201120117_Daftar Pustaka.pdf Download (155kB)

Abstrak

Kekosongan jabatan Gubernur Banten dalam konteks Pilkada serentak tahun 2024 muncul sebagai implikasi dari UU No. 10/2016 tentang Pilkada. Sesuai UU yang berlaku, Presiden mempunyai kewenangan untuk menunjuk pejabat yang akan mengisi kekosongan jabatan tersebut. Penunjukan yang secara otoritatif berpotensi mengancam ekspresi demokrasi selama periode 2022-2023. Dalam perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah, penunjukan penjabat gubernur haruslah mengutamakan kemaslahatan ummat. Perumusan masalah pada penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana penunjukan Penjabat Gubernur Banten dalam menghadapi Pilkada Serentak tahun 2024 dalam Perspektif Hukum Tata Negara? 2) Bagaimana penunjukan Penjabat Gubernur Banten dalam menghadapi Pilkada Serentak tahun 2024 dalam Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah? Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui bagaimana penunjukan Penjabat Gubernur Banten dalam menghadapi Pilkada Serentak tahun 2024 dalam perspektif Hukum Tata Negara. 2) Untuk mengetahui bagaimana penunjukan Penjabat Gubernur Banten dalam menghadapi Pilkada serentak tahun 2024 dalam perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan yuridis-normatif, dengan analisis sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, dokumentasi, dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan: 1) Penunjukan Penjabat Gubernur Banten dalam menghadapi Pilkada serentak tahun 2024 perspektif Hukum Tata Negara, penunjukan Penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar, memiliki kesesuaian dengan asas kedaulatan hukum atau asas negara hukum. Karena dalam kebijakan tersebut, tindakan yang dilakukan oleh badan atau pejabat administrasi sesuai berdasarkan UU. Namun, perlunya peraturan pelaksana sebagai tindak lanjut pasal 201 UU no. 10/2016 sehingga tersedianya mekanisme yang terukur dan jelas bahwa pengisian penjabat tersebut tidak mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi.2) Penunjukan Penjabat Gubernur Banten dalam menghadapi pemilihan kepala daerah Serentak tahun 2024 perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah, mengisi jabatan kepemimpinan yang kosong merupakan suatu kewajiban sesuai anjuran yang terdapat pada hadis. Imam Al-Mawardi mengemukakan bahwa penunjukan Penjabat Gubernur Banten oleh presiden merupakan penunjukan gubernur mustakfi. Seorang imam (khalifah) mengangkat seseorang untuk memimpin satu provinsi dan melindungi seluruh penduduknya.

Tipe Item/Data:	Skripsi/Tesis/Disertasi (Diploma atau S1)
Kata Kunci (keywords):	Pejabat Gubernur, Kekosongan Jabatan Gubernur, ilkada Serentak
Subjek:	300 Ilmu Sosial, Sosiologi & Antropologi > 340 Hukum > 342 Konstitusi & administrasi hukum > 342.07 Hukum Pemilihan Umum, Pemilu
Divisi:	Fakultas Syari'ah > Hukum Tata Negara
User Penyetor:	S.S.I Fadhilah Nurinsani Hidayat
Tanggal Disetorkan:	10 Sep 2024 03:46
Perubahan Terakhir:	10 Sep 2024 03:46
URI:	http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/14968

Actions (login required)

Lihat Item