Rohmi, Aditia (2024) Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Masyarakat Adat Dibalik Masifnya Deforestasi Hutan Adat (Perspektif UUPA No. 5 Tahun 1960 dan UU Kehutanan No. 14 Tahun 1999). Diploma atau S1 thesis, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Pra Tinjau	Teks S_HTN_161120137_COVER.pdf Download (124kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks S_HTN_161120137_LAMPIRAN DEPAN.pdf Download (542kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks S_HTN_161120137_BAB I.pdf Download (402kB) | Pra Tinjau
	Teks S_HTN_161120137_BAB II.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (274kB)
	Teks S_HTN_161120137_BAB III.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (272kB)
	Teks S_HTN_161120137_BAB IV.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (310kB)
Pra Tinjau	Teks S_HTN_161120137_BAB V.pdf Download (88kB) | Pra Tinjau
Pra Tinjau	Teks S_HTN_161120137_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (239kB) | Pra Tinjau

Abstrak

Perlindungan hukum masyarakat hukum adat atas hutan adat merupakan kewajiban pemerintah yang harus dipenuhi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang telah mengamanatkan pemerintah untuk melindungi hak setiap warga negara, salah satunya adalah perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat dalam mendiami hutan adat. Isu hukum dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan masyarakat hukum adat dalam mendiami hutan adat dan bagaimana perlindungan terhadap hak konstitusional masyarakat hukum adat oleh pemerintah, terlebih lagi ditengah masifnya kasus deforestasi hutan adat di beberapa daerah yang mengakibatkan banyaknya masyarakat adat yang menjadi korban dari konflik agraria yang tak berkesudahan, khususnya mengenai hutan adat menjadi catatan bahwa political will yang dimiliki oleh pemerintah daerah belum cukup kuat untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat hukum adat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative yang dilakukan terhadap hal-hal yang bersifat teoritis asas-asas hukum. Selain itu penelitian ini juga menggunakan metodologi berdasarkan pengkajian putusan Mahkamah Konstitusi, dengan menelaah aspek socio-legal dalam putusan ini. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa kedudukan masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum dan pemilik hak atas hutan adat. Sedangkan perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah berupa penjaminan kepastian hukum atas penguasaan hutan adat oleh masyarakat hukum adat adalah dengan menghasilkan produk hukum daerah sebagai wujud perlindungan dan pengakuan masyarakat hukum adat.

Tipe Item/Data:	Skripsi/Tesis/Disertasi (Diploma atau S1)
Kata Kunci (keywords):	Hutan Adat, Masyarakat Hukum Adat, Pemerintah
Subjek:	300 Ilmu Sosial, Sosiologi & Antropologi > 340 Hukum
Divisi:	Fakultas Syari'ah > Hukum Tata Negara
User Penyetor:	S.S.I Fadhilah Nurinsani Hidayat
Tanggal Disetorkan:	28 Mei 2024 04:27
Perubahan Terakhir:	28 Mei 2024 04:27
URI:	http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/14625

Actions (login required)

Lihat Item